WahanaNews.co | Mantan presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bagai tak mau henti mencekoki publik dengan kebohongan, usai menyangkal 34 dakwaan dalam persidangan pada Selasa (4/4/2023).
Lagi-lagi Trump melontarkan berbagai kebohongan saat berbicara kepada pendukungnya usai menjalani sidang.
Baca Juga:
Janji Kampanye Trump: Perang Berakhir Jika Saya Jadi Presiden!
Sidang itu sendiri sebenarnya terkait pemalsuan rekam jejak bisnis dan kegiatan Trump demi memuluskan kampanyenya dalam pemilihan umum 2016 silam.
Namun, dalam kesempatan kali ini, Trump malah mengalihkan pembicaraan ke sejumlah klaim-klaim yang membuatnya merasa tak diperlakukan dengan adil.
Apa saja klaim itu? Lantas, bagaimana faktanya? Berikut pembahasannya, sebagaimana dilansir CNN.
Baca Juga:
Kasus Penipuan, Trump Dihukum Denda Rp 5,5 Triliun dan Dilarang Berbisnis di New York
1. Undang-Undang Catatan Kepresidenan
Trump kembali mengungkit proses penggeledahan rumahnya di Mar-a-Lago pada Agustus lalu. Dalam proses itu, penyelidik menemukan berbagai dokumen rahasia pemerintah di masa kepemimpinan Trump.
Penggeledahan ini dilakukan di bawah Undang-Undang Catatan Kepresidenan. Menurut Trump, UU itu mewajibkan negosiasi antara subjek penyelidikan dan Badan Arsip dan Catatan Nasional (NARA) terkait pengembalian dokumen.
"Di bawah UU itu, saya seharusnya bernegosiasi dulu dengan dengan NARA, National Archives and Records Administration," ucap Trump.
Faktanya:
Klaim Trump ini salah. UU Catatan Kepresidenan AS menyatakan setelah seorang presiden lengser, NARA mendapatkan hak dan kendali penuh atas semua catatan dari pemerintahannya.
Dalam regulasi itu, tak ada sama sekali pembahasan mengenai negosiasi antara mantan presiden dan NARA terkait pengembalian dokumen negara.
Nyatanya, NARA harus berjuang berbulan-bulan untuk mengambil sejumlah dokumen yang belum dikembalikan di akhir masa kepemimpinan Trump.
Mantan direktur litigasi NARA, Jason R. Baron, mengatakan dokumen-dokumen itu bahkan seharusnya tak boleh dibawa ke kediaman pribadi sang mantan presiden.
"Terhitung pada 20 Januari 2021, ketika Presiden [Joe] Biden menjabat, semua dokumen kepresidenan pemerintahan Trump menjadi hak Arsip AS. Titik," ucapnya.
"Artinya, tak ada rekaman kepresidenan yang boleh dibawa ke Mar-a-Lago, dan tak perlu ada pembicaraan atau negosiasi."
2. Mantan presiden lainnya bawa dokumen
Untuk membenarkan tindakannya, Trump mengklaim bahwa sejumlah mantan presiden lainnya juga membawa dokumen negara setelah turun takhta.
"Membawa boks-boks dokumen dan baju, serta barang-barang lain ke rumah saya juga dilakukan oleh Presiden Obama. Bush juga melakukannya. Jimmy Carter juga. Ronald Reagan juga demikian. Semuanya," tutur Trump.
Faktanya:
Klaim ini juga salah. Tahun lalu, NARA menegaskan tak ada bukti bahwa presiden-presiden sebelumnya melakukan tindakan seperti yang dituduhkan Trump sejak UU Rekaman Kepresidenan disahkan pada 1981.
Faktanya, NARA langsung menerima dokumen-dokumen kepresidenan dari Ronald Reagan, Barack Obama, George Bush, dan George HW Bush langsung setelah mereka lengser.
3. Telepon Trump ke sekretaris negara bagian Georgia
Trump lagi-lagi membahas mengenai obrolan teleponnya dengan Sekretaris Negara Bagian Georgia, Brad Raffensperger, pada 2 Januari 2021.
Dalam perbincangan itu, Trump mendesak rekannya sesama kader Partai Republik itu untuk "mencari" suara yang cukup untuk menangguhkan kemenangan Trump dalam pemilu 2020 di Georgia.
Trump mengaku masalah itu dibahas saat ia diselidiki oleh Jaksa Distrik Georgia, Fani Willis. Namun, ia kebingungan karena masalah itu digembar-gemborkan jauh setelah interogasi dilaksanakan.
"Tak ada yang merasa ada yang salah dari telepon sempurna itu hingga ada tur promosi buku berbulan-bulan kemudian. Tiba-tiba, mereka berkata, 'Saya ingat Trump melakukan telepon itu. Ayo kita lihat,'" ucap Trump.
Faktanya:
Melansir CNN Indonesia, klaim bahwa "tak ada" yang menganggap ada kejanggalan dalam telepon itu sebenarnya salah.
The Washington Post bahkan membocorkan mengenai telepon itu hanya berselang sehari setelah Trump berbincang dengan Raffensperger.
4. Kekalahan di pemilu 2020
Seakan masih tak terima kenyataan, Trump kembali mengungkit mengenai kekalahannya dalam pemilu 2020 lalu.
Trump kembali menyatakan "ada jutaan suara dimasukkan secara ilegal ke dalam kotak suara, dan semuanya tertangkap kamera pemerintah."
Faktanya:
Ini juga kebohongan yang tak berdasar. Jaksa Agung AS saat pemilu itu berlangsung, William Barr, mengakui memang ada sejumlah kecurangan.
Namun, kecurangan itu justru dilakukan oleh sejumlah pendukung, tim kampanye, hingga mantan pejabat dalam pemerintahan Trump.
5. Alutsista militer di Afghanistan
Semakin melantur dari persidangan, Trump juga membahas AS meninggalkan "peralatan militer terbaik di dunia senilai US$85 miliar" ketika tentara angkat kaki dari Afghanistan pada 2021.
Faktanya:
Angka US85 miliar itu salah. Kementerian Pertahanan mengakui mereka meninggalkan alutsista yang kini bernilai sekitar US$7,1 miliar.
Selain itu, AS juga meninggalkan sejumlah alutsista lain yang sudah tidak dapat beroperasi. [eta/est]
