ADA ambisi, dan ada pula obsesi. Dalam kasus Donald Trump dan Greenland, batas antara keduanya tampak semakin kabur. Keinginan Amerika Serikat untuk “mengambil alih” Greenland, entah melalui pembelian, tekanan ekonomi, atau bahkan isyarat kekerasan, bukan lagi manuver geopolitik semata, melainkan pernyataan politik yang terasa kebangetan.
Secara strategis, alasan keamanan memang terdengar masuk akal di permukaan. Greenland berada di kawasan Arktik yang kian penting, baik bagi lalu lintas militer maupun perebutan sumber daya.
Baca Juga:
Trump Tuding Iran Kembangkan Rudal yang Bisa Jangkau Daratan AS
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa Amerika Serikat sudah menikmati keleluasaan luar biasa di wilayah tersebut: pangkalan militer, hak operasional, hingga perjanjian pertahanan yang nyaris tanpa batas.
Jika tujuan utamanya keamanan, maka tuntutan kepemilikan penuh menjadi berlebihan, bahkan kontraproduktif.
Masalahnya, argumen Trump tidak berhenti pada strategi. Ia merangsek ke wilayah yang lebih jujur sekaligus mengkhawatirkan: psikologi.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Didampingi Menteri ESDM dan Sekretaris Kabinet Bertolak ke Washington DC Bertemu Dengan Presiden Trump
Ketika seorang presiden menyatakan bahwa kepemilikan Greenland penting “secara psikologis” baginya, maka diskusi tak lagi soal kepentingan negara, melainkan ego kekuasaan.
Diplomasi pun berubah rupa, dari seni negosiasi menjadi ajang unjuk dominasi.
Lebih jauh, ancaman tarif terhadap Eropa jika keinginan itu ditolak menunjukkan gaya politik koersif yang merusak tatanan lama. NATO, aliansi yang dibangun dengan susah payah selama hampir delapan dekade, diperlakukan seolah kartu tawar-menawar jangka pendek.
