WahanaNews.co, Jakarta - Pada Jumat (10/5/2024), pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, menyatakan bahwa penggunaan senjata yang dipasok AS oleh Israel mungkin telah melanggar hukum kemanusiaan internasional selama operasi militer mereka di Gaza. Ini merupakan kritik terkuat Washington terhadap Israel hingga saat ini.
Namun, pemerintah tidak memberikan penilaian pasti, dan mengatakan bahwa karena kekacauan perang di Gaza, pemerintah tidak dapat memverifikasi kejadian spesifik di mana penggunaan senjata tersebut mungkin terlibat dalam dugaan pelanggaran.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Usulkan Two-State Solution untuk Akhiri Konflik Gaza dalam Pertemuan dengan AS
Penilaian tersebut disampaikan dalam laporan Departemen Luar Negeri AS setebal 46 halaman yang tidak dirahasiakan kepada Kongres, yang diwajibkan berdasarkan Memorandum Keamanan Nasional (NSM) baru yang dikeluarkan Presiden Joe Biden pada awal Februari.
Temuan ini berisiko semakin memperburuk hubungan dengan Israel pada saat sekutu semakin berselisih mengenai rencana Israel untuk menyerang Rafah, sebuah tindakan yang telah berulang kali diperingatkan oleh Washington.
Pemerintahan Biden telah menunda satu paket senjata dalam perubahan kebijakan besar dan mengatakan AS sedang meninjau paket senjata lainnya, meskipun AS menegaskan kembali dukungan jangka panjang untuk Israel.
Baca Juga:
Gagal Menyentuh Pemilih, Harris Kalah Telak Meski Kampanye Penuh Serangan ke Trump
Laporan Departemen Luar Negeri AS tersebut mencantumkan banyak laporan kredibel mengenai korban warga sipil dan menyatakan bahwa Israel pada awalnya tidak bekerja sama dengan Washington untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke daerah tersebut.
Namun, dalam setiap kasus, pihaknya menyatakan tidak dapat membuat penilaian pasti apakah telah terjadi pelanggaran hukum.
“Mengingat ketergantungan Israel yang signifikan terhadap perangkat pertahanan buatan AS, masuk akal untuk menilai bahwa perangkat pertahanan yang tercakup dalam NSM-20 telah digunakan oleh pasukan keamanan Israel sejak tanggal 7 Oktober dalam kasus-kasus yang tidak sesuai dengan kewajiban HHI atau dengan praktik terbaik yang telah ditetapkan untuk memitigasi warga sipil. membahayakan,” kata Departemen Luar Negeri dalam laporannya, sebagaimana dilansir Reuters.
