WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah Vietnam resmi menghapus aturan pembatasan maksimal dua anak per keluarga, sebuah kebijakan yang telah berlaku selama puluhan tahun.
Keputusan ini muncul di tengah kekhawatiran atas menurunnya tingkat kelahiran yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara.
Baca Juga:
Tanggapi Wacana Pensiun ASN, Puan Soroti Efisiensi dan Produktivitas
Mulai sekarang, baik pasangan menikah maupun orang tua tunggal memiliki kendali penuh atas waktu dan jumlah anak yang ingin dimiliki.
Kebijakan baru ini disahkan oleh Komite Tetap Majelis Nasional pada Selasa (3/6/2025), sebagaimana diberitakan oleh The Straits Times.
Dengan diberlakukannya aturan baru ini, masyarakat bebas menentukan jumlah anak serta jarak kelahiran tanpa intervensi negara.
Baca Juga:
Pertamax, Turbo, hingga Dexlite Turun Harga, Ini Rinciannya
Sebelumnya, hukum di Vietnam menetapkan batas satu hingga dua anak, kecuali dalam kondisi tertentu.
Meski begitu, aturan lama sebenarnya tidak secara ketat diterapkan kepada masyarakat umum, melainkan lebih fokus pada anggota Partai Komunis Vietnam.
Pelanggaran oleh anggota partai bisa berujung pada sanksi seperti teguran, pemotongan tunjangan, bahkan pencopotan jabatan.
Kebijakan pembatasan kelahiran mulai diterapkan sejak 1988, ketika tingkat kesuburan mencapai lebih dari empat anak per perempuan.
Namun, seiring waktu, angka kelahiran terus merosot, hingga menyentuh titik terendah pada Desember 2024.
Saat itu, angka rata-rata kelahiran turun menjadi 1,91 anak per perempuan angka terendah dalam sejarah Vietnam dan berada di bawah ambang batas penggantian populasi sebesar 2,1 anak selama tiga tahun berturut-turut.
Melihat tren ini, Kementerian Kesehatan Vietnam pada 2024 mengusulkan perubahan kebijakan untuk memberikan kebebasan keluarga dalam menentukan jumlah anak.
Usulan tersebut kemudian disetujui sebagai langkah menghadapi krisis kependudukan.
Menurut Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), Vietnam kini tengah mengalami percepatan penuaan penduduk.
“Vietnam sedang berada dalam periode penuaan penduduk,” demikian pernyataan UNFPA.
Organisasi itu memperkirakan, dalam dua dekade, Vietnam akan bertransformasi dari negara dengan populasi menua menjadi masyarakat lansia secara penuh.
Fenomena ini menimbulkan tantangan besar bagi komposisi penduduk, terutama berkurangnya jumlah warga usia produktif.
Pemerintah berharap pencabutan kebijakan lama ini dapat mendorong peningkatan angka kelahiran dan menjaga keseimbangan populasi.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
