WAHANANEWS.CO, Jakarta -Samuel Wattimena, anggota Komisi VII DPR RI, mendorong penerapan kebijakan kuota wajib penayangan film nasional di bioskop.
Usulan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk melindungi sekaligus memperkuat posisi film karya anak bangsa agar tidak kalah bersaing dengan film internasional yang saat ini mendominasi pasar.
Baca Juga:
Kebijakan Baru BI Pembelian Dolar, Transaksi Turun Jadi US$9 Juta per Hari
Menurut Samuel, sistem distribusi layar bioskop di Indonesia hingga kini masih terpusat di Pulau Jawa, sehingga akses masyarakat di daerah lain terhadap film nasional masih terbatas.
Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius bagi pemerataan industri perfilman nasional.
“Juga bagaimana atau apakah mungkin menetapkan kuota wajib penayangan film nasional? Kembali lagi, ini juga bukan segedar menjadi tanggung jawab dari pihak bioskop atau yang menayangkan film, ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujar Samuel dalam RDPU Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama asosiasi dan perusahaan perfilman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Baca Juga:
DPR Minta Pemerintah Sesuaikan Aturan Belanja Pegawai Daerah demi Kepastian PPPK
Ia juga menyoroti ketimpangan besar yang dihadapi produser lokal, khususnya dalam hal promosi.
Film-film asing umumnya memiliki anggaran pemasaran yang jauh lebih besar, sehingga lebih mudah menjangkau penonton dan menguasai layar bioskop.
Oleh karena itu, Samuel mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku industri, hingga pengelola bioskop, untuk duduk bersama mencari solusi konkret demi memperkuat ekosistem perfilman nasional.
