WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketegangan di kawasan Laut Kuning kembali mencuat setelah Korea Selatan menyuarakan keberatannya terhadap pembangunan struktur laut oleh Tiongkok di area sengketa dekat Semenanjung Korea.
Perselisihan ini menjadi sorotan geopolitik terbaru di Asia Timur, menyoroti kompleksitas hubungan bilateral dan batasan maritim yang belum terselesaikan sepenuhnya antara kedua negara.
Baca Juga:
Pertemuan Bilateral Vietnam, Prabowo Komitmen Ratifikasi ZEE
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan secara resmi menyatakan kekhawatiran mereka pada Kamis (24/4/2025), sehari setelah digelarnya dialog maritim bilateral di Seoul.
Dalam pertemuan tersebut, Korsel menyampaikan protes diplomatik atas struktur laut yang dibangun oleh Tiongkok di perairan yang masih menjadi zona abu-abu hukum antara kedua negara.
Struktur tersebut terletak di area sengketa yang dikenal sebagai Zona Maritim Sementara di Laut Kuning—disebut sebagai Laut Barat oleh Korea Selatan—di mana zona ekonomi eksklusif (ZEE) dari masing-masing negara saling tumpang tindih.
Baca Juga:
Tangis Pengungsi Rohingya Pecah Saat Diusir dari Gedung BMA Aceh
Pemerintah Korea Selatan mencurigai bahwa langkah Tiongkok ini berpotensi memperkuat klaim sepihak atas wilayah yang status hukumnya belum final.
Penjelasan Pihak China dan Respons Korea Selatan
Dalam pernyataan yang disampaikan kepada media, pihak Korea Selatan menjelaskan bahwa Tiongkok berdalih struktur itu hanyalah fasilitas budidaya ikan dan tidak memiliki kaitan langsung dengan isu kedaulatan wilayah.
Namun, bagi Seoul, pembangunan tersebut tetap dianggap sensitif karena lokasinya berada di area maritim yang disengketakan.
"Melalui berbagai saluran diplomatik, kedua belah pihak sepakat untuk mendiskusikan pengelolaan wilayah maritim di Laut Barat serta memperluas kerja sama konkret antara kedua negara," demikian pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.
Upaya Menjaga Dialog Meski Ada Ketegangan
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dalam pernyataan terpisah, menekankan bahwa kedua negara akan tetap berkomitmen menjaga komunikasi yang intensif serta menangani perbedaan secara hati-hati agar tidak mempengaruhi stabilitas hubungan bilateral secara keseluruhan.
Meski pernyataan resmi bernada menenangkan, ketegangan tetap terasa di kalangan pejabat tinggi Korea Selatan.
Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul, dalam sesi dengar pendapat di parlemen, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang mengevaluasi berbagai opsi tanggapan, termasuk kemungkinan menerapkan tindakan balasan secara proporsional.
Potensi Eskalasi
Pihak Kedutaan Besar China di Seoul sebelumnya menegaskan bahwa struktur tersebut dibangun sesuai dengan hukum domestik Tiongkok serta ketentuan hukum internasional yang berlaku.
Mereka juga menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap perjanjian perikanan yang selama ini menjadi dasar kerja sama bilateral di wilayah tersebut.
Kendati demikian, perkembangan ini berpotensi memicu eskalasi jika tidak segera diredam dengan pendekatan diplomatik yang hati-hati dan transparan.
Para pengamat menilai bahwa insiden ini menjadi ujian penting bagi mekanisme dialog dan penyelesaian sengketa yang telah dibangun oleh kedua negara selama beberapa tahun terakhir.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
