Selain itu, perubahan ini juga disebut dapat meringankan beban Senat dalam proses suksesi sehingga lembaga tersebut dapat lebih fokus pada fungsi legislasi.
Namun, langkah tersebut mendapat penolakan dari sejumlah pihak oposisi.
Baca Juga:
WHO Selidiki Temuan Sirup Obat Batuk Beracun Picu Anak Meninggal
Partai Front Sosial Demokrat (SDF) yang memiliki enam kursi di parlemen memilih memboikot pemungutan suara.
SDF mendorong agar wakil presiden dipilih langsung bersama presiden, bukan ditunjuk.
Partai itu juga menginginkan adanya pengaturan yang mencerminkan keseimbangan antara wilayah berbahasa Inggris dan Prancis di Kamerun.
Baca Juga:
ITPC Lagos Jajaki Kesepakatan Dagang dengan Kamerun
"Reformasi konstitusional ini seharusnya bisa menjadi momen keberanian politik, tetapi ini tidak lain hanyalah kesempatan bersejarah yang terlewatkan," kata Joshua Osih.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua SDF itu sebagai bentuk kritik terhadap proses perubahan konstitusi yang dinilai tidak inklusif.
Tokoh oposisi lainnya, Maurice Kamto dari Gerakan Kebangkitan Kamerun, juga melontarkan kritik keras terhadap langkah tersebut.
