Ia mengatakan pemerintah akan merespons dengan "menyeimbangkan keamanan nasional dengan nilai-nilai kemanusiaan". Namun ia tidak menjelaskan langkah yang akan ditempuh.
Kelompok advokasi kebebasan berekspresi Article 19 menilai kampanye daring tersebut telah memicu penyelidikan, penggerebekan, dan penutupan sekolah-sekolah Rohingya. Menurut organisasi tersebut, pendekatan pemerintah justru memperburuk keadaan.
Baca Juga:
Tragedi di Tengah Laut, 250 Pengungsi Rohingya Hilang Saat Cari Perlindungan
"Langkah-langkah hukuman dari pemerintah justru menimbulkan lebih banyak kerugian daripada mengurangi ketegangan dan pelecehan."
UNHCR juga menyatakan prihatin atas meningkatnya ujaran kebencian, disinformasi, dan narasi yang merendahkan martabat Rohingya maupun kelompok pengungsi lainnya.
"Kami terus memantau situasi secara saksama dan mendukung langkah-langkah yang dapat mengurangi risiko bagi para pengungsi maupun komunitas tuan rumah."
Baca Juga:
Trailer “Lost Land” Dirilis, Angkat Perjuangan Kakak-Adik Rohingya di Tengah Bahaya
Namun UNHCR tidak secara khusus menyinggung penutupan sekolah.
Sekolah Jadi Sasaran
Pemerintah Malaysia juga menutup sejumlah sekolah dan usaha yang berkaitan dengan komunitas Rohingya karena dianggap beroperasi tanpa izin resmi.
