WAHANANEWS.CO, Jakarta - Dunia seperti menatap jurang baru ketika Dana Moneter Internasional (IMF) mengungkap utang nasional Amerika Serikat telah menembus angka mencengangkan USD39 triliun atau setara sekitar Rp666.215 triliun, menjadikannya bukan lagi sekadar persoalan domestik melainkan ancaman sistemik bagi stabilitas ekonomi global.
Fakta tersebut mempertegas bahwa tekanan fiskal kini tidak hanya menghantui Washington, tetapi juga menjalar ke seluruh dunia seiring meningkatnya ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan ruang fiskal yang makin menyempit.
Baca Juga:
Negara Superpower Tapi Hobi Ngutang, Defisit AS Hampir US$1 Triliun
Direktur Urusan Fiskal IMF Rodrigo Valdes memperingatkan bahwa kondisi ini menjadi ujian berat bagi ekonomi global, terutama dengan proyeksi utang publik dunia yang diperkirakan mencapai 99 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2028.
"Ini tidak bisa menunggu selamanya," tegas Valdés, melansir Reuters, Senin (20/4/2026).
Dalam skenario terburuk, rasio utang global bahkan bisa melonjak hingga 121 persen hanya dalam waktu tiga tahun, dengan Amerika Serikat berada di posisi paling rentan akibat defisit anggaran yang diperkirakan bertahan di level 7,5 persen.
Baca Juga:
Trump Nyaman dengan Dolar Lemah, Mata Uang AS Sontak Terjun Bebas ke Level Terendah
Rasio utang Negeri Paman Sam diproyeksikan menembus 125 persen terhadap PDB tahun ini dan berpotensi meningkat hingga 142 persen pada 2031, menandai tekanan fiskal yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern di masa damai.
“Tentu saja itu bukan hal yang kecil,” kata Valdés.
IMF menilai Amerika Serikat harus melakukan pengetatan fiskal sekitar empat poin persentase dari PDB, sebuah langkah besar yang berisiko memicu gejolak ekonomi dan politik.
Sinyal kekhawatiran mulai terlihat di pasar obligasi global, di mana premi surat utang pemerintah AS terhadap negara maju lain semakin menyempit dan menunjukkan berkurangnya kepercayaan investor.
“Ini adalah tanda bahwa pasar tidak seoptimis seperti sebelumnya. Semakin lama waktu berlalu, semakin besar tekanan yang bisa Anda hadapi di masa depan,” kata Valdés.
Di tengah ketidakpastian tersebut, krisis di Timur Tengah, khususnya di kawasan Selat Hormuz, turut memperparah situasi dengan mendorong banyak negara menggelontorkan subsidi energi besar-besaran untuk meredam lonjakan harga bahan bakar.
Namun IMF mengingatkan bahwa kebijakan subsidi energi yang bersifat luas justru dapat menjadi bumerang karena membebani fiskal dan mengganggu mekanisme pasar.
"Subsidi energi berbasis luas adalah alat yang buruk. Mereka mendistorsi sinyal harga, mahal secara fiskal, dan sulit untuk dihentikan," ujar Valdés.
Sebagai alternatif, IMF mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan langsung yang lebih tepat sasaran kepada kelompok rentan guna menjaga daya beli tanpa merusak struktur fiskal.
Di tengah lanskap ekonomi yang suram, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) muncul sebagai potensi penyelamat yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor publik secara signifikan.
Teknologi ini dinilai mampu memperkuat administrasi perpajakan, mengurangi kebocoran anggaran, serta meningkatkan kualitas layanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan.
"Pertanyaannya, apakah sistem pajak dan perlindungan sosial kita saat ini masih layak untuk masa depan?" kata Valdés.
Meski demikian, IMF mengingatkan bahwa AI juga membawa risiko serius berupa meningkatnya ketimpangan sosial, disrupsi pasar tenaga kerja, serta potensi erosi basis pajak tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan negara.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
