WAHANANEWS.CO, Jakarta - Iran bersiap memainkan kartu terbesarnya di Selat Hormuz dengan mengusulkan larangan bagi kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) melintasi jalur strategis tersebut sebagai bagian dari draf kesepakatan pembukaan kembali selat.
Rencana itu menjadi bagian dari manuver Teheran untuk mengurangi dominasi militer AS yang telah berlangsung selama puluhan tahun di kawasan Teluk Persia.
Baca Juga:
Trump Murka! Netanyahu Bongkar Isu Nuklir Iran ke Publik, Hubungan AS-Israel Memanas
Kelompok garis keras di Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) melihat momentum perundingan sebagai kesempatan untuk memperkuat kendali Iran atas Selat Hormuz.
Teheran secara terbuka menyampaikan opsi tuntutan tersebut dalam perundingan dengan Kesultanan Oman yang bertindak sebagai mediator utama.
Namun, pejabat AS menegaskan Washington tidak akan menerima pembatasan maupun pungutan terhadap armada kapalnya yang melintasi jalur tersebut.
Baca Juga:
Dua Terpidana Kasus Demonstrasi Antipemerintah Dieksekusi Mati di Iran
"Hasil fundamentalnya adalah kendali de facto Iran yang signifikan atas selat tersebut," kata mantan perwira intelijen senior AS dari Atlantic Council Jonathan Panikoff, dikutip dari The Wall Street Journal, Jumat (7/8/2026).
Penilaian tersebut muncul ketika kedua pihak masih memiliki perbedaan besar mengenai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum Selat Hormuz dapat kembali dibuka secara penuh.
Washington mengeklaim hanya akan menyetujui kesepakatan pembukaan Selat Hormuz apabila Iran tidak mengenakan biaya dan memberikan jaminan kebebasan navigasi.
Presiden AS Donald Trump mengakui ancaman ranjau laut dan serangan proyektil Iran masih menjadi hambatan utama bagi kapal-kapal kargo bernilai miliaran dolar AS yang hendak melewati kawasan tersebut.
Di sisi lain, media lokal yang terafiliasi dengan IRGC mengungkap draf aturan ketat yang disebut sedang ditinjau Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohammad Bagher Zolghadr kemudian mengeluarkan pernyataan melalui media pemerintah mengenai sejumlah persyaratan untuk membuka kembali Selat Hormuz.
Zolghadr menyerukan agar AS mencabut blokade angkatan laut dan sanksi terhadap Iran sebagai bagian dari tuntutan Teheran.
Iran juga menuntut penarikan pasukan militer AS dari kawasan di sekitar negaranya serta pembayaran ganti rugi akibat perang.
Persyaratan lainnya mencakup pelepasan aset Iran yang dibekukan serta penghentian serangan terhadap sekutu Teheran di kawasan.
Iran juga meminta ancaman terhadap negaranya dihentikan sebagai bagian dari kesepakatan yang sedang dibicarakan.
Perundingan mengenai Selat Hormuz berlangsung ketika postur pertahanan AS dan sejumlah negara Teluk mengalami perubahan akibat eskalasi konflik di kawasan.
Serangan Iran terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di Kuwait, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab secara bertahap disebut telah memaksa Pentagon merelokasi sebagian aset tempurnya ke luar area jangkauan di Teluk Persia.
Direktur Program Timur Tengah di Defense Priorities Rosemary Kelanic menilai eskalasi perang telah secara efektif mempersempit ruang gerak kekuatan militer AS di kawasan tersebut.
"Mereka telah secara efektif mengusir kita dari Teluk Persia dalam hal kekuatan militer yang dapat digunakan," terang Kelanic.
Penilaian itu menggambarkan perubahan situasi keamanan yang dihadapi Washington dan sekutu regionalnya setelah meningkatnya serangan Iran terhadap fasilitas militer di kawasan Teluk.
Sejumlah pejabat negara Teluk mengakui perjanjian yang sedang diusulkan berpotensi memberikan Teheran kendali yang jauh lebih besar atas Selat Hormuz.
Para pejabat tersebut juga memandang pengaturan yang diusulkan dapat bersifat permanen dan mengubah keseimbangan kekuatan di jalur pelayaran strategis tersebut.
Meski demikian, opsi kesepakatan dengan Iran dipandang sebagai pilihan terbaik yang tersedia bagi sejumlah negara Teluk dalam kondisi saat ini.
Pertimbangannya, Garda Revolusi telah menunjukkan kesediaan untuk meningkatkan eskalasi sekaligus membuat konflik menjadi semakin mahal bagi sekutu-sekutu regional Washington.
Negara-negara Teluk juga mulai mempertimbangkan strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Selat Hormuz apabila ketegangan kembali meningkat.
Salah satu rencana yang dipertimbangkan adalah memperluas jaringan pipa menuju Laut Merah dan Teluk Oman sehingga sebagian distribusi energi dapat menghindari Selat Hormuz.
Negara-negara di kawasan tersebut juga mempertimbangkan peningkatan investasi dalam fasilitas penyimpanan minyak di luar negeri untuk memperkuat ketahanan pasokan.
Namun, sejumlah pejabat regional memperingatkan bahwa pembangunan jalur alternatif belum tentu mampu menghilangkan ancaman terhadap infrastruktur energi mereka.
Tanpa kesepakatan damai yang kredibel, pengalihan jalur melalui jaringan pipa dinilai tidak akan mencegah Garda Revolusi menargetkan fasilitas energi negara-negara di kawasan tersebut.
Situasi itu membuat hasil perundingan mengenai Selat Hormuz tidak hanya menentukan masa depan salah satu jalur pelayaran terpenting dunia, tetapi juga berpotensi mengubah peta kekuatan militer dan keamanan energi di kawasan Teluk Persia.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
