WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah Iran menegaskan komitmen penuh dalam menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negaranya, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat melalui demonstrasi dan unjuk rasa secara damai.
Penegasan tersebut disampaikan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis, 15 Januari 2026.
Baca Juga:
Isu Hukum Mati Pengunjuk Rasa Dibantah Otoritas Pengadilan Iran
Pernyataan itu disampaikan di tengah gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah Iran sejak 28 Desember 2025.
Boroujerdi menekankan bahwa pemerintah Iran tidak hanya menjamin kebebasan berekspresi, tetapi juga memiliki tanggung jawab mendasar dalam menjaga keamanan publik serta keselamatan masyarakat secara luas.
“Komitmen pemerintah itu juga menganggap perlindungan keamanan publik, nyawa dan harta benda warga negara dan sarana umum sebagai tanggung jawab mendasarnya,” ujarnya.
Baca Juga:
Sinyal Perang Menguat, Kapal Induk AS Menuju Timur Tengah
Ia menegaskan bahwa pemerintah Iran berupaya menyeimbangkan antara perlindungan hak demokratis warga dengan penegakan hukum demi menjaga stabilitas nasional.
Kedua prinsip tersebut, kata Boroujerdi, dijalankan secara beriringan tanpa adanya kompromi.
“Kedua prinsip ini akan diimplementasikan secara bersamaan tanpa kompromi. Sesuai dengan hukum dan kewajiban internasional negara.”
Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah Iran juga mengklaim telah melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor pemicu aksi protes, khususnya yang berkaitan dengan persoalan ekonomi dan sosial.
Sejumlah langkah konkret pun dimasukkan ke dalam agenda kebijakan nasional, termasuk pemberian bantuan darurat bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak.
“Dan dialog langsung dengan perwakilan serikat pekerja dan serikat pasar. Yaitu, untuk mengurangi tekanan biaya hidup dan memulai reformasi ekonomi,” ucap Dubes Iran.
Boroujerdi menjelaskan bahwa demonstrasi yang terjadi pada Minggu sebelumnya dipicu oleh fluktuasi nilai tukar mata uang yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi.
Para peserta aksi berasal dari kalangan serikat pekerja dan pelaku ekonomi, termasuk pengusaha dan pedagang yang beraktivitas di Teheran.
“Unjuk rasa itu diadakan dengan motif mata pencaharian dan sebagai reaksi dampak negatif fluktuasi mata uang terhadap kegiatan bisnis dan daya beli. Tuntutan utama mereka adalah untuk mengembalikan stabilitas pasar dan menerapkan langkahlangkah ekonomi yang efektif,” kata Boroujerdi.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sejak awal aksi tersebut bersifat terbuka untuk umum, berlangsung secara damai, serta berfokus pada aspirasi ekonomi dan ketenagakerjaan.
Para demonstran, kata dia, berupaya menyampaikan tuntutan mereka dengan tertib tanpa mengganggu ketertiban umum.
“Iran menekankan harus dibuat perbedaan yang jelas dan prinsipal antara protes damai yang sah dan tindakan kekerasan terorganisir yang mengganggu ketertiban umum. Sayangnya, dalam beberapa kasus, unjuk rasa damai telah disalahgunakan secara sengaja oleh sejumlah kecil elemen kekerasan yang berafiliasi terhadap gerakan disetir dari luar,” ucapnya.
“Sehingga, menyebabkan pengrusakan properti publik, penyerangan terhadap lembaga penegak hukum, dan penggunaan alat pembakar dan bahkan senjata api.”
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
