WahanaNews.co | Melalui undang-undang baru Inflation Reduction Rate (IRA), AS diketahui bakal memberikan kredit pajak atas pembelian mobil listrik. Untuk itu, Indonesia berharap Amerika Serikat (AS) dapat bersikap adil untuk memberikan subsidi hijau bagi mineral penting asal Indonesia yakni nikel.
Tetapi insentif ini dikhawatirkan tidak berlaku atas mobil listrik dengan baterai yang mengandung komponen nikel dari Indonesia. Alasannya, Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan juga dominasi perusahaan China dalam industri nikel RI.
Baca Juga:
Kemenperin – UNIDO Jajaki Peluang Pengembangan Industri Hijau dan Hilirisasi Nikel
Pemerintah tidak tinggal diam atas rencana kebijakan pemerintahan Joe Biden tersebut. Namun, Indonesia siap menindaklanjutinya melalui jalur perundingan.
Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan mengatakan, Indonesia akan bernegosiasi melalui perundingan kerangka kerja sama ekonomi Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang saat ini sedang berlangsung.
Dengan perundingan ini, pemerintah berharap AS dapat memberikan insentif yang serupa kepada negara-negara anggota IPEF, termasuk Indonesia.
Baca Juga:
Macquarie Group Ingatkan Jika RI Pangkas Produksi Nikel, Picu Ancaman Krisis Global
"Hal ini juga sempat diutarakan Indonesia kepada Amerika Serikat pada Perundingan Putaran Kedua IPEF di Nusa Bali, bulan Maret 2023," ungkap Bara, melansir CNBC Indonesia, Jumat (7/4/2023).
Menurut Bara, sebagai tuan rumah, Indonesia menekankan bahwa prinsip kesetaraan dan berkeadilan seharusnya menjadi landasan bagi hubungan kerja sama antar negara. Prinsip tersebutlah yang diusung dan menjadi latar belakang dari kerja sama ekonomi IPEF.
"Terlepas dari IPEF, Indonesia saat ini juga tengah menjalin kerja sama yang intensif dengan negara lain untuk memberikan manfaat bagi industri mineral penting dan diharapkan Indonesia dapat menjadi mitra strategis dalam sektor energi bersih," katanya.
