WahanaNews.co | Dewan keamanan PBB mendesak Taliban untuk membalikkan kebijakan yang menargetkan perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.
Mereka mengungkapkan kekhawatiran atas turunnya hak asasi manusia.
Baca Juga:
Taliban Persekusi Ratusan Perempuan Afghanistan
Dilansir dari Guardian, penguasa Islam garis keras melarang perempuan bekerja di organisasi non-pemerintah pada pekan lalu.
Ini jadi langkah terbaru terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan sejak Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021.
Taliban telah menangguhkan pendidikan universitas untuk wanita dan sekolah menengah untuk anak perempuan.
Baca Juga:
Taliban Larang Anak Perempuan Berusia 10 Tahun untuk Sekolah
Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang mengatakan sangat khawatir dengan meningkatnya pembatasan pendidikan perempuan, menyerukan partisipasi perempuan dan anak perempuan yang penuh, setara, dan bermakna di Afghanistan.
Mereka mendesak Taliban untuk membuka kembali sekolah dan dengan cepat membalikkan kebijakan dan praktik ini, yang menunjukkan peningkatan erosi untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
Dewan juga mengutuk larangan perempuan bekerja untuk LSM, memperingatkan dampak merugikan dari larangan tersebut terhadap operasi bantuan di negara di mana jutaan orang bergantung pada mereka.
“Pembatasan ini bertentangan dengan komitmen yang dibuat oleh Taliban kepada rakyat Afghanistan serta harapan masyarakat internasional,” ungkapnya.
Komunitas internasional telah menjadikan penghormatan terhadap hak-hak perempuan sebagai syarat dalam negosiasi dengan pemerintah Taliban mengenai pemulihan bantuan.
Sekjen PBB Antonio Guterres menggemakan pesan dewan keamanan, menyebut pembatasan terbaru terhadap perempuan dan anak perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan yang harus dicabut.
Pada hari Selasa (27/12/2022), kepala hak asasi manusia PBB memperingatkan tentang konsekuensi mengerikan yang akan ditimbulkan oleh kebijakan semacam itu.
“Tidak ada negara yang dapat berkembang, bahkan bertahan hidup secara sosial dan ekonomi dengan setengah dari populasinya dikecualikan,” kata Volker Turk, komisaris tinggi untuk hak asasi manusia.
“Pembatasan tak terduga yang dikenakan pada perempuan dan anak perempuan ini tidak hanya akan meningkatkan penderitaan semua warga Afghanistan tetapi, saya khawatir, menimbulkan risiko di luar perbatasan Afghanistan,” tambahnya. [rna]
