WahanaNews.co, Jakarta - Pemerintah Korea Utara (Korut) telah memberitahu Jepang tentang rencananya meluncurkan satelit pada 4 Juni mendatang. Pemberitahuan tersebut disampaikan oleh Pyongyang setelah Korea Selatan (Korsel) menyebut bahwa negara terisolasi tersebut bersiap untuk menempatkan satelit mata-mata militer lainnya ke orbit luar angkasa.
Dalam tanggapannya, Tokyo bersama Seoul kompak menyerukan kepada Pyongyang untuk membatalkan rencana peluncuran satelit tersebut karena berpotensi melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melarang penggunaan teknologi rudal balistik oleh Korut.
Baca Juga:
Militer Korea Selatan Siarkan K-Pop dan Berita untuk Serangan Psikologis
Seperti dilansir AFP dan Reuters, Senin (27/5/2024), Penjaga Pantai Jepang mengungkapkan bahwa Korut telah memberitahu otoritas Tokyo soal rencana mereka meluncurkan roket yang membawa satelit antara 27 Mei hingga 4 Juni mendatang.
Laporan kantor berita Kyodo menyebut Penjaga Pantai Jepang juga mengatakan bahwa periode peluncuran satelit Korut itu mencapai delapan hari, dimulai pada Minggu (26/5/2024) tengah malam hingga Senin (3/6/2024) pekan depan.
Disebutkan Penjaga Pantai Jepang bahwa pemberitahuan Korut menetapkan tiga zona maritim berbahaya di dekat Semenanjung Korea dan Pulau Luzon di Filipina, di mana puing-puing roket pembawa satelit itu diperkirakan akan terjatuh usai diluncurkan.
Baca Juga:
Waspadai Pencurian Tinja, Pemimpin Korut Bawa Toilet Kemanapun Pergi
Korsel, dalam pernyataan terpisah, juga mengungkapkan bahwa Korut telah merilis pemberitahuan soal rencana peluncuran satelit pengintaian militer. Jika sukses, itu akan menjadi satelit mata-mata kedua Pyongyang yang mengorbit di luar angkasa.
Pemberitahuan ini disampaikan menjelang pertemuan puncak trilateral antara Jepang, Korsel dan China yang dijadwalkan pada Senin (27/5) waktu setempat.
Sementara para pejabat Jepang, Korsel dan sekutu mereka, Amerika Serikat (AS), melakukan percakapan via telepon untuk membahas pemberitahuan Korut tersebut.
Kementerian Luar Negeri Jepang dalam pernyataannya mengungkapkan ketiga negara itu berbagi pandangan bahwa peluncuran satelit Pyongyang dengan menggunakan teknologi rudal balistik akan melanggar resolusi PBB, dan menyepakati untuk mendesak rezim Kim Jong Un membatalkan rencana peluncuran itu.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayasi, dalam pernyataan pada Senin (27/5/2024) waktu setempat mengumumkan bahwa Tokyo telah mengajukan permintaan melalui saluran diplomatik di Beijing agar Korut membatalkan rencana peluncuran satelitnya.
Pemerintah Korsel, dalam pernyataannya, juga menyerukan agar Korut harus membatalkan rencana peluncuran satelit tersebut, dengan alasan itu akan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan memberikan ancaman besar terhadap keamanan regional.
Militer Korsel, secara terpisah, menyatakan bahwa "apa yang disebut peluncuran satelit pengintai militer itu" akan menjadi tindakan provokatif.
"Militer kami akan mengambil langkah-langkah yang menunjukkan kemampuan dan kemauan kami yang kuat," tegas juru bicara Kepala Gabungan Negara Korsel, Lee Sung Jun, dalam konferensi pers.
Korut yang memiliki senjata nuklir ini telah meluncurkan satelit mata-mata pertamanya pada November tahun lalu, dalam langkah yang menuai kecaman internasional. Pada saat itu, AS menyebut Pyongyang telah melakukan "pelanggaran secara terang-terangan" terhadap sanksi PBB.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
