"Posisi pasokan bahan bakar negara masih stabil dan mencukupi," ujarnya sambil mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.
Pemerintah juga menepis laporan media asing yang menyebut adanya ekspor solar dari Malaysia ke Filipina. Perusahaan energi nasional Petroliam Nasional (Petronas) menegaskan tidak memiliki perjanjian pasokan dengan pihak Filipina dan tetap memprioritaskan kebutuhan domestik.
Baca Juga:
Pemerintah Aceh Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan Selama WFH ASN Jumat
Selain langkah pengamanan pasokan, pemerintah Malaysia juga mengaktifkan kembali kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan April. Kebijakan ini diterapkan hingga tiga hari dalam seminggu, sebagai bagian dari upaya penghematan energi.
Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh sektor. Pegawai di bidang keamanan, kesehatan, dan pendidikan tetap diwajibkan bekerja dari kantor guna menjaga layanan publik.
Selain itu, hanya ASN yang tinggal lebih dari 8 kilometer dari kantor dan berada di wilayah tertentu seperti Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, dan ibu kota negara bagian yang memenuhi syarat WFH.
Baca Juga:
WFH ASN Diawasi Publik, Bima Arya: Silakan Viralkan Pelanggaran
Dalam pelaksanaannya, pegawai yang bekerja dari rumah diwajibkan menggunakan aplikasi pelacakan berbasis geolokasi bernama SPOT-Me untuk mencatat kehadiran dan aktivitas kerja secara berkala, bahkan hingga setiap jam.
Kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Sebagian pegawai menyambut positif karena dapat menghemat waktu dan biaya, namun ada pula yang menilai pekerjaan tertentu menjadi kurang efisien jika dilakukan dari rumah.
Sejumlah kalangan juga menilai dampak kebijakan ini terhadap penghematan energi relatif terbatas. Ekonom memperkirakan hanya sekitar 260 ribu dari total 1,3 juta ASN yang memenuhi syarat WFH, sehingga penghematan bahan bakar yang dihasilkan kurang dari 1 persen dari total konsumsi nasional.
