WahanaNews.co, Jakarta - Negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Global (MSG) menegaskan kembali pengakuan soal kedaulatan Indonesia atas Papua yang tertuang dalam dokumen "Joint Communique 22nd MSG Leaders Summit" pada 24 Agustus lalu.
Komunike itu merupakan hasil Konferensi Tingkat Tingi (KTT) MSG di Vanuatu pada 23-24 Agustus. Indonesia hadir dalam KTT ini sebagai associated member (anggota sekutu).
Baca Juga:
Aktivis HAM Esra Mandosir Meninggal Dunia, LP3BH Manokwari Sebut Kematiannya Diduga Tidak Wajar
"Para pemimpin menegaskan kembali kedaulatan Indonesia atas Papua," demikian bunyi dokumen itu yang diterima CNNIndonesia.com pada Rabu (30/8).
Indonesia turut hadir ke forum itu, tetapi walk out saat pemimpin separatis Persatuan Pembebasan Gerakan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, hendak pidato.
Benny diundang ke KTT itu untuk membicarakan masalah status ULMWP yang sampai saat ini masih berstatus observer.
Baca Juga:
Langkah Pengamanan Menjelang Pilkada Serentak, Asistensi Operasi Damai Cartenz di Intan Jaya
Anggota MSG di antaranya Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, dan Front Pembebasan Nasional Sosialis Kanak (FLNKS) Kaledonia Baru.
Berikut poin-poin hasil KTT MSG yang membahas soal Papua.
1. Forum paling tepat bahas Papua di PBB
Para pemimpin mengakui bahwa forum yang paling tepat untuk membahas persoalan hak asasi manusia (HAM) adalah di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan HAM.
2. Akui kedaulatan RI atas Papua
"Para pemimpin menegaskan kembali kedaulatan Indonesia atas Papua," demikian dokumen itu.
Para pemimpin MSG juga telah menyampaikan pandangan kolektif mereka terkait situasi tersebut yang tercakup dalam komunike Forum Pacific Islands (Pacific Islands Forum/PIF).
3. Desak PIF
MSG juga mendesak PIF untuk mengimplementasikan keputusan komunike pemimpin PIF pada Agustus 2019.
"Agar Komisaris HAM PBB melakukan misi ke Papua Barat dan provinsi-provinsi Papua dan mempertimbangkan akar masalahnya," lanjut dokumen itu.
4. Surati RI agar izinkan PBB ke Papua
Selain itu, MSG juga meminta ketua organisasi ini untuk menulis surat ke "associate member" atau anggota asosiasi, dalam hal ini Indonesia, agar mengizinkan kunjungan Komisaris HAM PBB ke Papua Barat.
"Dan meminta Komisi Tinggi HAM PBB membuat laporan soal pelanggaran HAM di Papua, disampaikan di waktu yang tepat untuk menjadi pertimbangan di KTT MSG selanjutnya pada 2024," demikian dokumen itu.
5. MSG temani PBB saat ke Papua
Para pemimpin juga meminta sekretariat menemani Komisioner HAM PBB saat berkunjung ke Papua.
"Dan membuat laporan mengenai perkembangan sosial-ekonomi yang konstruktif di Papua Barat dan wilayah Papua dan disampaikan untuk pertimbangan di KTT MSG pada 2024," lanjut mereka.
6. Bangun dialog bahas Papua
Para pemimpin MSG juga meminta sekretariat membangun pengaturan dialog melalui pemerintah Indonesia, selama pertemuan tingkat tinggi (SOM).
"Di mana pemangku kepentingan terkait bisa diundang untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan di wilayah Papua."
Menanggapi komunike ini, Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Indonesia Abdul Kadir Jailani menyambut baik.
"Kami menyambut baik komunike ini karena menegaskan kembali kedaulatan Indonesia di Papua," kata Kadir dilansir CNNIndonesiacom, Rabu (30/08/23).
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
