WahanaNews.co | Ketegangan kuat antara pemerintahan
sipil dan militer Myanmar memicu kemungkinan kudeta setelah Pemilihan
Umum (Pemilu) yang menurut pihak militer curang.
Militer
mengatakan, pihaknya berencana untuk "mengambil tindakan" jika
keluhannya tentang pemilihan tidak ditanggapi, maka ada kemungkinan mereka akan
melakukan kudeta.
Baca Juga:
Lokasi Sempat Terdeteksi, 11 Warga Sukabumi Disekap di Wilayah Konflik Myanmar
Kemungkinan
kudeta itu disampaikan juru bicara militer pada pekan ini, seperti yang
dilansir dari Reuters pada Jumat
(29/1/2021).
Aung
San Suu Kyi dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) meraih kemenangan besar
dalam pemilihan pada 8 November, yang merupakan Pemilu kedua sejak pemerintahan
militer pada 2011.
Tuduhan
oleh tentara tentang kecurangan Pemilu meluas, yang menyebabkan konfrontasi paling frontal
terjadi antara pemirintahan sipil dan militer, yang berbagi kekuasaan dalam pengaturan
konstitusional yang tegang.
Baca Juga:
Imbas Serangan Udara Junta Militer, 11 Warga Myanmar Tewas
Sementara
itu, pihak komisi pemilihan telah membantah tuduhan pihak militer.
Di tengah
ketegangan, anggota parlemen Myanmar menduduki kembali kursi mereka pada Senin
(25/1/2021) di tengah ketegangan dengan pihak militer.
Konstitusi
Myanmar telah mencadangkan 25 persen kursi di parlemen untuk militer, yang
telah menuntut resolusi atas pengaduan kecurangan pada Senin itu.
Menambah
ketidakpastian, Panglima Tertinggi, Jenderal Min Aung Hlaing, menyebutkan dalam pidato video
yang dipublikasikan secara luas kepada personel militer pada Rabu (27/1/2021)
bahwa sebuah konstitusi harus dicabut, jika tidak dipatuhi.
Suu Kyi
belum memberikan komentar publik tentang perselisihan Pemilu Myanmar, tetapi juru bicara
NLD mengatakan, para anggota telah bertemu dengan para pemimpin militer pada
Kamis (28/1/2021).
Namun,
pertemuan untuk melakukan pembicaraan atas konflik yang terjadi "tidak
berhasil".
"Kami
memang memiliki keprihatinan tetapi itu tidak terlalu signifikan," kata
juru bicara NLD, Myo Nyunt, melalui telepon.
Nyunt
menjelaskan bagaimana mereka mengantisipasi beberapa ketegangan karena rencana
NLD untuk mengubah konstitusi setelah pemungutan suara untuk mengekang
kekuasaan militer.
Dia
juga mengatakan, polisi batalion telah ditempatkan di ibu kota, Naypyidaw,
setelah adanya laporan massa pengunjuk rasa di sana.
Sementara
itu, ia mengungkapkan bahwa NLD tidak akan merespons dengan keras jika terjadi
kudeta.
Anggota
parlemen NLD, Zin Mar Aung, mengatakan, saat ini polisi telah berpatroli di kompleks parlemen untuk
kebutuhan berjaga-jaga.
"Kami
tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa," ujar Zin Mar
Aung, melalui sambungan telepon.
Seorang
juru bicara militer sementara belum menanggapi situasi yang tengah terjadi di pemerintahan
Myanmar. [qnt]
