WahanaNews.co | Jutaan pekerja mulai melakukan pemogokan nasional selama dua hari di seluruh India pada Senin (28/3/2022).
Tindakan ini menunjukan kemarahan kelas pekerja atas kebijakan ekonomi pemerintah dan mendukung tuntutan peningkatan hak bagi pekerja industri, karyawan, dan petani.
Baca Juga:
Sosok Sheikh Hasina, PM Bangladesh Kabur ke India yang Mundur-Kabur karena Demo
Sekitar selusin serikat pekerja di negara itu telah mengorganisir pemogokan.
Mereka mengingin pemerintah memberikan perlindungan jaminan sosial universal bagi pekerja di sektor besar yang tidak terorganisir.
Kemudian menaikkan upah minimum di bawah program jaminan kerja dan menghentikan privatisasi bank sektor publik.
Baca Juga:
PM Bangladesh Undur Diri, Hasina Mengungsi ke India
Para demonstran juga menuntut pemerintah menghentikan rencananya untuk menguangkan aset negara.
Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan privatisasi beberapa bank milik negara akan merombak industri perbankan.
Model monetisasi aset akan membantu mengumpulkan uang untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Kongres Serikat Buruh Seluruh India, salah satu serikat pekerja terbesar di negara itu, mengharapkan lebih dari 200 juta pekerja formal dan informal untuk bergabung dalam pemogokan tersebut.
Demonstrasi direncanakan di New Delhi, Mumbai, Kolkata, dan kota-kota besar lainnya.
Bharatiya Mazdoor Sangh, serikat pekerja penting yang berafiliasi dengan Partai Bharatiya Janata yang berkuasa, mengatakan tidak akan berpartisipasi dalam pemogokan.
Mereka menuduh aksi tersebut memiliki muatan politik.
Layanan penting yang terkait dengan perbankan, transportasi, kereta api, dan listrik kemungkinan akan terkena dampak di beberapa negara bagian akibat pemogokan.
Sejumlah bank sektor publik, termasuk pemberi pinjaman terbesar di India, State Bank of India, telah mengatakan layanan perbankan mungkin terpengaruh karena banyak karyawan berpartisipasi dalam pemogokan.
Ekonomi India telah bangkit kembali setelah mengalami pukulan besar selama dua tahun pertama pandemi.
Namun, banyak warga yang harus kehilangan pekerjaan dengan tingkat pengangguran meningkat menjadi delapan persen pada Desember tahun lalu.
Pemerintah Modi tahun lalu bergulat dengan protes besar-besaran petani yang menuntut pencabutan secara keseluruhan undang-undang pertanian kontroversial.
Protes selama setahun oleh para petani, memaksa Modi untuk menuruti permintaan itu, tepat sebelum pemilihan negara bagian dan akhirnya keputusan itu menghantarkan partainya kembali menang. [gun]
