WAHANANEWS.CO, Jakarta - Gelombang protes mahasiswa Generasi Z di Dili akhirnya memaksa parlemen Timor Leste menghapus skema pensiun seumur hidup bagi pejabat publik, termasuk presiden, perdana menteri, menteri, hingga anggota parlemen.
Dalam sidang pada Jumat (26/9/2025), sebanyak 62 anggota parlemen sepakat menyetujui undang-undang baru yang mencabut hak dana pensiun mewah tersebut.
Baca Juga:
Ratusan Umat NTT Akan Ikuti Misa Kudus Bersama Paus di Timor Leste
“Kepada seluruh mahasiswa, tuntutan Anda telah dipenuhi. Mohon hentikan demonstrasi,” ujar Olinda Guterres, anggota parlemen dari Partai Khunto, sesaat setelah pemungutan suara berlangsung.
Undang-undang yang kini dihapus itu pertama kali disahkan pada 2006 dan memberikan hak kepada mantan pejabat untuk menerima uang pensiun setara gaji bulanan mereka.
Aksi mahasiswa sebelumnya meledak pada Senin (15/9/2025) di Universitas Nasional Timor Leste (UNTL) Dili ketika polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang memprotes rencana pembelian 65 mobil dinas bagi anggota parlemen.
Baca Juga:
Bertemu Mendagin Timor-Leste, Mendag Bahas Peningkatan Kerja Sama Teknis Bidang Perdagangan
Demonstrasi meluas setelah publik mengetahui bahwa pengadaan mobil mewah SUV Toyota Prado senilai 4,2 juta dolar AS atau sekitar Rp 70,23 miliar dimasukkan dalam anggaran, sementara lebih dari 40 persen warga Timor Leste masih hidup di bawah garis kemiskinan menurut data Bank Dunia.
Protes kemudian berkembang, tidak hanya menolak pembelian mobil, tetapi juga menuntut penghapusan dana pensiun seumur hidup bagi pejabat publik.
“Perjuangan kami tidak sia-sia, inilah yang kami inginkan. Kini setelah parlemen membuat keputusan yang baik, dana tersebut dapat dialokasikan untuk sektor-sektor produktif seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan,” kata Fortunata Alves, mahasiswa berusia 23 tahun, kepada AFP.
