WAHANANEWS.CO, Jakarta - Gelombang protes mahasiswa Generasi Z di Dili akhirnya memaksa parlemen Timor Leste menghapus skema pensiun seumur hidup bagi pejabat publik, termasuk presiden, perdana menteri, menteri, hingga anggota parlemen.
Dalam sidang pada Jumat (26/9/2025), sebanyak 62 anggota parlemen sepakat menyetujui undang-undang baru yang mencabut hak dana pensiun mewah tersebut.
Baca Juga:
Ratusan Umat NTT Akan Ikuti Misa Kudus Bersama Paus di Timor Leste
“Kepada seluruh mahasiswa, tuntutan Anda telah dipenuhi. Mohon hentikan demonstrasi,” ujar Olinda Guterres, anggota parlemen dari Partai Khunto, sesaat setelah pemungutan suara berlangsung.
Undang-undang yang kini dihapus itu pertama kali disahkan pada 2006 dan memberikan hak kepada mantan pejabat untuk menerima uang pensiun setara gaji bulanan mereka.
Aksi mahasiswa sebelumnya meledak pada Senin (15/9/2025) di Universitas Nasional Timor Leste (UNTL) Dili ketika polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang memprotes rencana pembelian 65 mobil dinas bagi anggota parlemen.
Baca Juga:
Bertemu Mendagin Timor-Leste, Mendag Bahas Peningkatan Kerja Sama Teknis Bidang Perdagangan
Demonstrasi meluas setelah publik mengetahui bahwa pengadaan mobil mewah SUV Toyota Prado senilai 4,2 juta dolar AS atau sekitar Rp 70,23 miliar dimasukkan dalam anggaran, sementara lebih dari 40 persen warga Timor Leste masih hidup di bawah garis kemiskinan menurut data Bank Dunia.
Protes kemudian berkembang, tidak hanya menolak pembelian mobil, tetapi juga menuntut penghapusan dana pensiun seumur hidup bagi pejabat publik.
“Perjuangan kami tidak sia-sia, inilah yang kami inginkan. Kini setelah parlemen membuat keputusan yang baik, dana tersebut dapat dialokasikan untuk sektor-sektor produktif seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan,” kata Fortunata Alves, mahasiswa berusia 23 tahun, kepada AFP.
Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta menyambut baik langkah parlemen dan menegaskan dirinya tidak mendukung pensiun seumur hidup bagi pejabat.
“Saya tidak setuju dengan program pensiun seumur hidup di Timor Leste,” ujarnya kepada wartawan.
“Akan lebih baik jika dana tersebut dialokasikan untuk sektor-sektor produktif, pendidikan, dan pembangunan pedesaan untuk mengurangi masalah kemiskinan di negara ini,” tambah Ramos-Horta.
Ia mengaku telah menerima draf undang-undang dari parlemen dan tidak melihat ada masalah untuk segera menandatanganinya.
Ramos-Horta juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang memimpin aksi protes karena dianggap telah membawa perubahan positif.
Selain mencabut hak pensiun seumur hidup, parlemen juga menyetujui pembatalan pengadaan mobil dinas baru yang sebelumnya tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 2025.
Langkah ini diambil setelah demonstrasi selama dua hari berturut-turut di Dili berlangsung ricuh, dengan massa melempari polisi menggunakan batu dan aparat membalas dengan gas air mata.
Timor Leste yang terlepas dari Indonesia pada 2002 setelah lebih dari dua dekade berada dalam NKRI masih menghadapi tantangan besar, mulai dari ketimpangan ekonomi, malnutrisi, hingga tingginya pengangguran.
Perekonomian negara itu masih sangat bergantung pada minyak dan gas, yang dinilai belum mampu menghadirkan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyatnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
