WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pembicaraan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, menegaskan kebuntuan diplomasi di tengah konflik yang terus memanas sejak akhir Februari 2026.
Negosiasi selama hampir 21 jam itu gagal menghasilkan titik temu, meski dihadiri pejabat tinggi kedua negara dan dimediasi secara intensif oleh Pakistan. Presiden Pusat Studi Timur Tengah sekaligus dosen tamu Universitas HSE Moskow, Murad Sadygzade menilai kegagalan ini sudah dapat diprediksi sejak awal.
Baca Juga:
Dua Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz, Iran Beberkan Alasannya
"Perundingan ini sejak awal memang ditakdirkan gagal dalam keseimbangan kekuatan saat ini, tanpa kesepakatan, tanpa jabat tangan," ujarnya, seperti dikutip RT, Senin (13/4/2026), melansir CNBC Indonesia.
Menurutnya, jurang antara Washington dan Teheran kini bukan lagi sekadar politik, tetapi juga dipenuhi memori konflik militer yang sulit dijembatani. Ia menuturkan setidaknya ada enam alasan mengapa pembicaraan gencatan Senjata AS dan Iran gagal.
Alasan pertama kegagalan adalah fokus pembicaraan yang lebih berkutat pada masa lalu ketimbang masa depan. AS menekan Iran terkait program nuklir dan kebebasan navigasi, sementara Iran menuntut kompensasi dan pengakuan kepentingan regionalnya.
Baca Juga:
Tembus 140 Dollar AS di Tengah Krisis Pasokan, Dunia Berebut Minyak Siap Kirim
"Secara formal mereka bicara masa depan, tapi substansinya memperdebatkan masa lalu," kata Murad.
Kedua, absennya kepercayaan menjadi penghalang utama. Retorika AS yang menyebut "penawaran terbaik dan terakhir" justru dipersepsikan sebagai ultimatum oleh Iran.
"Nada seperti itu bukan undangan damai, melainkan bentuk superioritas yang justru menutup ruang kompromi," jelas Murad.
Ketiga, AS dinilai masuk ke meja perundingan dalam kondisi terdesak. Konflik yang tak kunjung selesai telah mengguncang pasar energi dan meningkatkan tekanan ekonomi global.
"Washington membutuhkan jeda lebih dari yang ingin mereka akui," ujar Murad, menyoroti urgensi strategis di pihak AS.
Keempat, tekanan politik domestik di AS turut mempersempit ruang gerak negosiasi. Aturan hukum terkait penggunaan kekuatan militer dan perpecahan di internal politik membuat posisi pemerintah tidak solid.
"Ketika satu pihak tertekan oleh waktu politik domestik, insentif untuk mengalah justru menurun," kata Murad.
Kelima, kegagalan membangun koalisi internasional memperlemah posisi AS. Dukungan dari sekutu, termasuk di Eropa, tidak sepenuhnya solid dalam konflik ini.
"Kekuatan AS paling efektif saat tampil sebagai kekuatan kolektif, dan itu tidak terjadi dalam kasus Iran," ungkapnya.
Keenam, posisi tawar Iran justru menguat di tengah konflik, terutama setelah mampu memengaruhi jalur strategis Selat Hormuz. Selain itu, dukungan domestik terhadap pemerintah Iran meningkat.
"Iran tidak merasa sebagai pihak yang kalah, sehingga mereka menuntut harga tinggi untuk deeskalasi," tutur Murad.
Murad menegaskan bahwa kegagalan ini mencerminkan batas pendekatan lama AS di Timur Tengah. Model tekanan yang diikuti dengan tawaran kompromi dinilai tidak lagi efektif dalam menghadapi Iran saat ini. Dengan kondisi tersebut, peluang tercapainya kesepakatan damai dalam waktu dekat semakin kecil, sementara risiko konflik kembali memanas tetap tinggi.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
