WahanaNews.co | Raja Maroko, Mohamed VI, mengatakan wilayah Sahara Barat akan terus dipertahankan sebagai bagian dari kedaulatan Maroko.
Pernyataan ini dilontarkan menyusul adanya ketegangan antara Maroko dan Aljazair atas wilayah Sahara Barat yang disengketakan.
Baca Juga:
Gurun Sahara di Maroko Banjir, Kejadian Pertama Kali dalam 50 Tahun
"Hari ini seperti di masa lalu, kedaulatan Maroko atas Sahara Barat tidak akan pernah bisa dinegosiasikan," ujar Raja Mohamed VI, dilansir Aljazerra, Minggu (7/11/2021).
Maroko mengklaim Sahara Barat sebagai wilayah kedaulatannya.
Sementara Aljazair mendukung dan menjadi tuan rumah gerakan kemerdekaan Front Polisario Sahara Barat, yang telah berperang sejak awal 1970-an.
Baca Juga:
Starbucks Bantah Tutup Kedai di Maroko
“Jika kita terlibat dalam negosiasi, pada dasarnya untuk mencapai solusi damai untuk konflik regional buatan ini,” kata Raja Mohamed VI.
Sebanyak 80 persen wilayah Sahara Barat dikendalikan oleh Maroko. Wilayah tersebut memiliki cadangan fosfat yang luas dan daerah penangkapan ikan Atlantik yang kaya.
Untuk mempertaruhkan klaim Maroko di Sahara Barat, ayah Raja Mohamed VI, Hassan II, mengirim 350 ribu sukarelawan sipil di Green March ke wilayah itu pada 1975.
Ribuan orang dikirim untuk memprotes dan menuntut agar Spanyol menyerahkan wilayah Sahara Barat, yang pada saat itu merupakan koloninya.
Front Polisario yang didukung Aljazair telah berupaya mendapatkan kemerdekaan atas Sahara Barat.
Polisario telah menuntut referendum penentuan nasib sendiri yang diawasi oleh PBB, sebagaimana diatur dalam kesepakatan gencatan senjata pada 1991.
Pada November 2020, Polisario menyatakan gencatan senjata, setelah pasukan Maroko membubarkan blokade jalan raya ke Mauritania.
Ketegangan antara Maroko dan Aljazair semakin meningkat pada Agustus. Aljazair telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Rabat, dengan alasan tindakan bermusuhan.
Namun tuduhan itu dibantah oleh Maroko.
Pada Desember tahun lalu, Maroko menormalkan hubungan diplomatik dengan Israel, sebagai bagian dari Kesepakatan Abraham yang didukung Amerika Serikat (AS).
Sebagai imbalan atas normalisasi tersebut, pemerintahan mantam Presiden Donald Trump mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat.
Pada 29 Oktober, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi yang menyerukan agar rakyat Sahara Barat dapat menentukan nasib sendiri.
Resolusi juga menegaskan kembali perlunya penghormatan penuh terhadap gencatan senjata yang gagal tahun lalu.
Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita menyambut baik resolusi tersebut.
Dia mengatakan bahwa, teks resolusi itu menentukan pihak-pihak yang sebenarnya dalam konflik. Namun Aljazair tidak akan mendukung resolusi tersebut.
"Aljazair tidak akan mendukung resolusi yang bias ini," kata Kementerian Luar Negeri Aljazair. [rin]
