“Korupsi mengharuskan rakyat turun ke jalan dan menyatakan kemarahan mereka dengan harapan dapat menekan pemerintah untuk benar-benar menjalankan tugasnya,” ujarnya lantang.
Massa yang lebih besar diperkirakan turun ke jalan kemudian pada hari yang sama, menuju sepanjang Epifanio de los Santos (EDSA), lokasi bersejarah dari Gerakan People Power yang menggulingkan Ferdinand Marcos Sr. pada 1986.
Baca Juga:
Gol Bunuh Diri Antar Garuda Muda Bungkam Filipina di Piala AFF U-23
Presiden Marcos menanggapi aksi tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak menyalahkan rakyat yang turun ke jalan, hanya meminta agar demonstrasi berlangsung damai.
Militer Filipina ditempatkan dalam status siaga penuh untuk mencegah kemungkinan kericuhan.
Skandal korupsi ini memicu gejolak politik di parlemen, hingga mengakibatkan perubahan kepemimpinan di kedua majelis Kongres Filipina.
Baca Juga:
Gunung Api Kanlaon di Filipina Meletus, Semburkan Abu Setinggi 4000 Meter
Martin Romualdez, sepupu Presiden Marcos, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR pada awal pekan ini seiring dimulainya penyelidikan kasus.
Awal bulan ini, pemilik sebuah perusahaan konstruksi menuding hampir 30 anggota DPR dan pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) menerima pembayaran tunai.
Departemen Keuangan menghitung bahwa Filipina kehilangan hingga 118,5 miliar peso, setara Rp 34,3 triliun, dalam periode 2023–2025 akibat skandal proyek banjir fiktif.
