WAHANANEWS.CO - Ketegangan Beijing–Tokyo melonjak tajam ketika Kementerian Pertahanan China pada Jumat (28/11/2025) memperingatkan bahwa Jepang akan membayar “harga yang menyakitkan” jika berani melewati batas dalam isu Taiwan setelah Tokyo merencanakan penempatan sistem rudal di sebuah pulau yang berjarak sekitar 100 kilometer dari pantai Taiwan.
Pernyataan keras itu disampaikan di tengah krisis diplomatik terburuk kedua negara dalam beberapa tahun terakhir, menyusul isyarat Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bahwa Tokyo bisa melakukan intervensi militer jika tindakan China terhadap Taiwan dianggap mengancam kelangsungan hidup Jepang.
Baca Juga:
Tuduh Meksiko Gagal Atasi Kartel, Trump Siap Setujui Operasi Militer
Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi pada Minggu (23/11/2025) mengatakan rencana menempatkan unit rudal jarak menengah darat-ke-udara di pangkalan militer Yonaguni yang berjarak sekitar 110 kilometer dari pesisir timur Taiwan “terus bergerak maju”.
Ketika ditanya soal rencana itu, Kementerian Pertahanan China menegaskan bahwa cara “menyelesaikan masalah Taiwan” merupakan urusan Beijing dan tidak berkaitan dengan Jepang, yang pernah menguasai Taipei sejak tahun 1895 hingga akhir Perang Dunia II pada 1945.
“Jepang tidak hanya gagal merenungkan secara mendalam kejahatan agresi dan penjajahan beratnya di Taiwan, tetapi justru bertentangan dengan opini dunia dan terlena dengan khayalan intervensi militer di Selat Taiwan,” ucap juru bicara Kementerian Pertahanan China Jiang Bin dalam jumpa pers.
Baca Juga:
Ketegangan China-Jepang Memuncak Usai Pernyataan PM Takaichi soal Taiwan
Jiang menegaskan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) memiliki kemampuan kuat dan sarana yang bisa diandalkan untuk menghadapi musuh mana pun, dengan peringatan bahwa “jika pihak Jepang berani melewati batas, bahkan setengah langkah saja, dan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, mereka pasti akan membayar harga yang menyakitkan”.
Kementerian Luar Negeri China sebelumnya juga mengkritik rencana pengerahan rudal Jepang tersebut.
Taiwan yang memiliki pemerintahan demokratis berulang kali menolak klaim teritorial China dan menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan pulau tersebut.
Presiden Lai Ching-te pekan ini mengumumkan rencana mengalokasikan tambahan anggaran pertahanan sebesar US$ 40 miliar untuk delapan tahun ke depan, yang langsung dikecam Beijing sebagai pemborosan yang disebut akan “menjerumuskan Taiwan ke bencana”.
Menanggapi kritik itu, juru bicara Dewan Urusan Daratan Utama Taiwan Liang Wen-chieh pada Kamis (27/11/2025) menyatakan bahwa anggaran pertahanan China jauh lebih besar daripada Taiwan dan mengatakan, “Jika mereka dapat mengutamakan perdamaian lintas selat, dana ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan mata pencaharian masyarakat daratan utama”.
“Kedua belah pihak di selat ini tidak seharusnya saling bermusuhan sengit; itu akan baik untuk semua orang,” ujar Liang.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
