WAHANANEWS.CO, Jakarta - Nama Seyyed Mojtaba Khamenei mendadak mencuat sebagai kandidat terkuat Pemimpin Tertinggi Iran yang baru setelah wafatnya Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran pada Sabtu (28/2/2026).
Dilaporkan sejumlah media Iran termasuk Fars News Agency, Mojtaba disebut-sebut telah dipersiapkan untuk menduduki jabatan tertinggi tersebut di tengah situasi politik yang bergejolak.
Baca Juga:
Laut dan Darat Jadi “Kuburan”, Rudal Iran Gempur USS Abraham Lincoln
Dalam serangan di kantornya, Ali Khamenei dilaporkan tewas bersama sekitar 40 komandan senior yang berada di lokasi saat itu.
Anggota keluarganya termasuk putri, menantu laki-laki, cucu, dan menantu perempuan juga dilaporkan meninggal dunia dalam insiden yang sama.
Dikutip dari Bhaskar English pada Minggu (1/3/2026), proses persiapan untuk mengangkat Mojtaba sebagai Pemimpin Tertinggi telah dilakukan dalam dua tahun terakhir.
Baca Juga:
Ali Khamenei Tewas Digempur Serangan Udara AS-Israel, Iran Berkabung 40 Hari
Hingga kini, pencalonan tersebut belum memperoleh konfirmasi resmi dari otoritas terkait di Teheran.
Pada 2024, Ali Khamenei disebut telah mengisyaratkan nama Mojtaba sebagai calon penerus di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kondisi kesehatannya.
Majelis Ahli dilaporkan menggelar diskusi tertutup pada 26 September 2024 guna membahas isu suksesi tersebut di tengah dinamika politik internal.
“Diminta mendiskusikan persoalan itu secara pribadi,” demikian laporan media mengenai arahan yang disebut datang dari Khamenei kepada anggota terpilih Majelis Ahli.
Nama Mojtaba disebut mendapat dukungan kuat dari kalangan ulama berpengaruh, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Majelis Ahli sebagai lembaga yang berwenang memilih dan mengawasi Pemimpin Tertinggi Iran.
Majelis Ahli sendiri terdiri dari 88 ulama yang memiliki mandat konstitusional untuk menentukan otoritas keagamaan tertinggi negara.
Di ranah politik dan keagamaan Iran, Mojtaba Khamenei bukan sosok asing karena ia dikenal memiliki latar belakang teologi Islam yang kuat dan jaringan pengaruh yang luas.
Sorotan internasional terhadap dirinya menguat saat krisis pemilihan presiden Iran pada 2009 yang dimenangi petahana garis keras Mahmoud Ahmadinejad atas penantang reformis Mir Hossein Mousavi.
Pemilu tersebut memicu gelombang protes massal setelah oposisi menuding terjadi kecurangan secara meluas di berbagai wilayah Iran.
Sejumlah analis meyakini Mojtaba memainkan peran penting di balik layar dalam mengelola respons negara terhadap kerusuhan yang terjadi kala itu.
Meski tidak memegang jabatan pemerintahan formal, pengaruh Mojtaba dilaporkan terus meningkat selama bertahun-tahun melalui jejaring internal kekuasaan.
Ia dikenal rendah hati dan jarang tampil di depan publik atau menyampaikan pidato seperti ayahnya, namun disebut memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh kunci di lembaga intelijen dan institusi utama negara.
Kondisi tersebut memperkuat otoritas informal Mojtaba dalam struktur kekuasaan Iran yang selama ini sangat terpusat pada figur Pemimpin Tertinggi.
Pengaruhnya disebut semakin menguat setelah Ebrahim Raisi menjabat Presiden Iran sebelum dinamika politik kembali berubah.
Kematian Raisi kemudian turut memengaruhi lanskap politik dan dinamika suksesi yang kini kembali menjadi sorotan tajam publik domestik maupun internasional.
Di Iran, posisi Pemimpin Tertinggi atau Rahbar merupakan otoritas tertinggi negara yang mengendalikan lembaga-lembaga utama termasuk militer dan peradilan.
Sebagai Panglima Tertinggi angkatan bersenjata, Rahbar memiliki kewenangan menentukan arah kebijakan pemerintahan, militer, sosial, dan hubungan luar negeri.
Iran menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia di mana pemimpin agama memegang kekuasaan politik tertinggi dalam struktur kenegaraan.
Peran tersebut kerap disamakan dengan figur Paus di Vatikan yang memegang otoritas keagamaan sekaligus pemerintahan tertinggi.
Sejak Revolusi Iran 1979, hanya dua tokoh yang pernah menduduki jabatan Pemimpin Tertinggi yakni Ayatollah Ruhollah Khomeini dan Ayatollah Ali Khamenei yang menjabat selama 37 tahun sejak 1989.
Keberadaan Presiden, Parlemen, Dewan Penjaga, dan Majelis Ahli tidak mengurangi dominasi otoritas Pemimpin Tertinggi dalam struktur politik Iran yang sangat terpusat.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
