Beberapa negara disebut menerima permintaan pemerintah bayangan Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) untuk menghadiri KTT itu.
Namun, sejauh ini belum diketahui siapa yang akan hadir dalam pertemuan itu.
Baca Juga:
Strategi Kolaborasi Ekonomi Indonesia-Australia Kembali Diperkuat untuk Lanjutkan Berbagai Komitmen Kerja Sama
Mereka juga sepakat untuk tak mengundang pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing. Pasalnya, junta dianggap tak memberikan kemajuan dalam menangani krisis kemanusiaan dan politik di Myanmar, sebagaimana tercantum dalam lima konsensus yang sudah disepakati di Jakarta, April lalu.
Lima konsensus itu diantaranya kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai, ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar.
Jauh sebelum ada konsensus itu, Myanmar berada dalam kekacauan usai militer menggulingkan pemerintahan yang sah pada 1 Februari lalu.
Baca Juga:
Dukung World Water Forum 2024, PLN Bakal Siapkan 52 Charging Station
Mereka kemudian menangkap para pejabat, termasuk penasihat negara, yang juga merupakan ketua partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi.
Tak hanya para petinggi negara, junta juga menangkap siapa saja yang menentang kekuasaannya. Mereka bahkan tak segan untuk membunuh.
Perlawanan rakyat Myanmar pun muncul. Mulai dari gerakan pembangkangan sipil hingga pembentukan milisi rakyat dengan perbekalan senjata seadanya.
