WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketegangan global memuncak setelah sekitar 40 negara mulai membentuk koalisi internasional untuk membuka kembali Selat Hormuz yang diblokade Iran, di tengah lonjakan tajam harga energi dunia.
Langkah ini diambil sebagai respons atas terganggunya jalur vital distribusi minyak global yang selama ini menjadi nadi perdagangan energi internasional.
Baca Juga:
Iran Klaim Tembak Jatuh Jet AS, Washington Sontak Membantah
Koalisi tersebut terbentuk tanpa keterlibatan Amerika Serikat, setelah Presiden Donald Trump menyatakan bahwa negara-negara pengguna jalur itu harus bertindak sendiri.
Pertemuan virtual yang dipimpin Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper digelar pada Kamis (2/4/2026) dan diikuti lebih dari 40 negara, termasuk Perancis, Jerman, Kanada, Uni Emirat Arab, dan India.
Dalam forum itu, Cooper menegaskan bahwa tindakan Iran telah berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi global.
Baca Juga:
Trump Tegaskan Serangan Pemungkas ke Iran Segera Dilancarkan
“Kami telah melihat Iran membajak jalur pelayaran internasional untuk menyandera ekonomi global,” kata Cooper.
Ia menambahkan bahwa dampak blokade tersebut dirasakan hingga ke sektor rumah tangga dan bisnis di berbagai negara.
“Tindakan ceroboh Iran dalam memblokade jalur ini berdampak pada rumah tangga dan bisnis di setiap penjuru dunia,” ujarnya.
Koalisi ini berfokus pada upaya diplomasi dan tekanan ekonomi guna memastikan jalur strategis tersebut dapat kembali dibuka secara aman dan berkelanjutan.
Dalam pembahasan awal, berbagai opsi mulai dari tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, hingga kemungkinan langkah militer turut dipertimbangkan secara bertahap.
Juru bicara militer Perancis Guillaume Vernet menyebut bahwa koordinasi lintas negara menjadi kunci dalam proses ini.
“Kami perlu mengumpulkan jumlah kapal yang cukup dan memiliki kemampuan koordinasi di udara, laut, serta kemampuan berbagi intelijen,” ujarnya.
Meski demikian, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan konkret terkait langkah yang akan diambil.
Blokade Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia telah memicu lonjakan harga energi secara global.
Dampaknya meluas tidak hanya pada sektor energi, tetapi juga berbagai sektor lain seperti pangan dan transportasi.
“Itu memengaruhi harga bensin dan suku bunga hipotek di Inggris, juga bahan bakar jet di seluruh dunia, pupuk ke Afrika, dan gas ke Asia,” kata Cooper.
Kondisi ini bahkan memunculkan kekhawatiran akan krisis pangan global akibat terganggunya distribusi pupuk ke sejumlah kawasan.
Di tengah situasi tersebut, Donald Trump justru menegaskan bahwa pembukaan jalur tersebut bukan menjadi tanggung jawab Amerika Serikat.
“Negara-negara yang menerima minyak melalui Selat Hormuz harus mengurus jalur itu. Mereka harus menjaganya. Mereka harus merebutnya dan memanfaatkannya untuk diri mereka sendiri,” kata Trump.
Ia juga mendorong negara-negara tersebut untuk menunjukkan keberanian dalam mengamankan jalur strategis itu.
Sikap Trump menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk politisi Inggris yang menilai Amerika Serikat tidak seharusnya lepas tangan dari krisis yang terjadi.
Di sisi lain, sejumlah pemimpin Eropa menilai pendekatan militer bukan solusi utama dalam menyelesaikan konflik ini.
Presiden Perancis Emmanuel Macron memperingatkan risiko besar jika jalur tersebut dibuka melalui kekuatan militer.
“Itu akan memakan waktu tanpa batas dan akan mengekspos siapa pun yang melewati selat terhadap risiko dari Garda Revolusi serta rudal balistik,” ujarnya.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga mengakui bahwa upaya membuka kembali Selat Hormuz akan menjadi tantangan besar yang tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat.
Sejumlah analis menilai keberhasilan koalisi sangat bergantung pada jalur negosiasi dengan Iran yang kini memperketat kontrol terhadap lalu lintas kapal.
Iran dilaporkan membatasi kapal dari negara tertentu serta mempertimbangkan penerapan tarif bagi kapal yang melintas di selat tersebut.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
