WahanaNews.co | Salah seorang tokoh senior Taliban mengatakan tidak setuju apabila perempuan di Afghanistan diizinkan untuk bekerja berbarengan dengan pria.
Seperti diberitakan kantor berita Reuters, Selasa (14/9/2021), Waheedullah Hashimi, seorang tokoh senior di Taliban yang dekat dengan kepemimpinan, mengatakan kelompok itu akan sepenuhnya menerapkan hukum Islam.
Baca Juga:
Bio Farma Hibahkan 10 Juta Dosis Vaksin Polio untuk Afghanistan
Hashimi mengatakan akan tetap teguh meskipun ada tekanan dari masyarakat internasional untuk mengizinkan perempuan memiliki hak untuk bekerja di tempat yang mereka inginkan.
Sejak kelompok tersebut kembali berkuasa di Afghanistan bulan lalu, para pejabat Taliban mengatakan kaum perempuan akan dapat bekerja dan belajar dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariah.
Tetapi ada ketidakpastian yang meluas tentang efek praktis apa yang akan terjadi pada kemampuan perempuan untuk mempertahankan pekerjaan mereka. Ketika Taliban memerintah Afghanistan dari 1996-2001 silam, kaum perempuan dilarang bekerja dan menempuh pendidikan.
Baca Juga:
Afghanistan Kembali Gempa Bumi Berkekuatan 6,3 Magnitudo
"Kami telah berjuang selama hampir 40 tahun untuk membawa sistem hukum syariah ke Afghanistan," kata Hashimi dalam sebuah wawancara.
"Syariah ... tidak mengizinkan pria dan wanita untuk berkumpul atau duduk bersama di bawah satu atap," imbuhnya.
"Laki-laki dan perempuan tidak bisa bekerja sama. Itu jelas. Mereka tidak diizinkan datang ke kantor-kantor kami dan bekerja di kementerian kami," tuturnya.
Tidak jelas sejauh mana komentar Hashimi mencerminkan kebijakan pemerintah baru. Namun, jika ini diterapkan secara formal, akan secara efektif menghalangi perempuan dari pekerjaan di kantor-kantor pemerintah, bank, perusahaan media dan lainnya.
Sebelumnya, di hari-hari awal pengambilalihan Kabul oleh Taliban, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid mengatakan kepada wartawan bahwa perempuan adalah bagian penting dari masyarakat dan mereka akan bekerja "di berbagai sektor".
Namun, penunjukan kabinet yang diumumkan pada 7 September lalu tidak termasuk perempuan, dan ada laporan luas tentang para perempuan yang dipulangkan dari tempat kerja mereka. [rin]
