WAHANANEWS.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menanggapi kritik tajam terkait rencana penerimaan pesawat mewah senilai USD400 juta (lebih dari Rp6,6 triliun) yang ditawarkan oleh keluarga Kerajaan Qatar.
Pesawat yang dijuluki “istana terbang” tersebut disebut akan dijadikan armada Air Force One, menggantikan pesawat kepresidenan saat ini.
Baca Juga:
Trump Berbalik Arah: Siap Tinggalkan Israel Demi Damai Timur Tengah
Trump menepis tudingan konflik kepentingan yang dilontarkan Partai Demokrat. Ia menyatakan bahwa menolak hadiah semewah itu adalah tindakan bodoh.
"Saya pikir itu adalah isyarat luar biasa dari Qatar. Saya sangat menghargainya. Maksud saya, saya bisa jadi orang bodoh kalau bilang, ‘Tidak, kami tidak mau pesawat terbang gratis yang sangat mahal’,” ujar Trump kepada wartawan di Gedung Putih, Selasa (13/5/2025), sebelum bertolak ke Timur Tengah.
Trump menekankan bahwa pesawat Boeing 747-8 itu nantinya akan disumbangkan ke perpustakaan kepresidenannya, bukan untuk kepentingan pribadi setelah ia lengser dari jabatan.
Baca Juga:
Trump Puji Pembicaraan Dagang AS-China di Swiss: Banyak yang Disepakati
Presiden dari Partai Republik itu juga mengaitkan pemberian tersebut dengan bentuk terima kasih Qatar atas dukungan militer AS di kawasan Timur Tengah.
Ia menyebut Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab sebagai mitra strategis yang turut masuk dalam agenda kunjungannya pekan ini.
Meski demikian, sejumlah anggota parlemen AS, terutama dari Partai Demokrat, mengecam keras rencana itu.
Senator Brian Schatz, Chris Murphy, Cory Booker, dan Chris Coons menilai hadiah tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, memicu kekhawatiran soal pengaruh asing, dan membahayakan keamanan nasional.
Joe Courtney, anggota Kongres dari Connecticut, menambahkan bahwa fokus seharusnya tetap pada percepatan produksi armada Air Force One baru oleh Boeing, bukan menerima hadiah dari negara lain.
Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan bahwa proses hukum terkait kemungkinan sumbangan ke Departemen Pertahanan masih dalam tahap pembahasan, dan tidak ada kekhawatiran di pihak pemerintah mengenai apa yang mungkin diminta Qatar sebagai imbal balik.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
