WAHANANEWS.CO, Jakarta - Isu Greenland kembali memanas setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio memberi tahu anggota parlemen bahwa Presiden AS Donald Trump lebih memilih opsi membeli Greenland ketimbang menginvasi wilayah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Rubio dalam pengarahan tertutup bersama anggota parlemen dari komisi angkatan bersenjata dan kebijakan luar negeri pada Senin (5/1/2026).
Baca Juga:
'Pulau Hijau' yang Dipenuhi Hamparan Salju, Inilah Asal-usul Nama Greenland
Pada hari yang sama, Trump juga memerintahkan para ajudannya untuk menyusun dan menyampaikan rencana terbaru terkait langkah Amerika Serikat terhadap Greenland.
Meski agenda utama pengarahan Kongres tersebut membahas situasi Venezuela, sejumlah anggota parlemen justru menyampaikan kekhawatiran serius terkait arah kebijakan Trump terhadap Greenland.
Kekhawatiran itu muncul menyusul pernyataan agresif Trump dalam beberapa hari terakhir serta komentar keras dari salah satu ajudan utamanya, Stephen Miller.
Baca Juga:
Rencana Trump Kuasai Greenland Dapat Dukungan Warga Lokal, Ini Alasan Mereka
Hingga kini, Rubio tidak memaparkan secara rinci seperti apa konsep atau mekanisme rencana Trump untuk membeli Greenland.
Trump diketahui menghabiskan puluhan tahun sebagai pengembang properti di New York, dan latar belakang serupa juga dimiliki oleh salah satu utusan diplomatik utamanya, Steve Witkoff.
Ketertarikan Trump terhadap Greenland sejatinya bukan hal baru karena keinginan tersebut sudah muncul sejak masa jabatan pertamanya.
Greenland merupakan wilayah otonom berpenduduk jarang yang berada di bawah kedaulatan Denmark, negara anggota NATO.
Denmark membangun kendali kolonial atas Greenland sejak abad ke-18 dan memberikan status otonomi pada abad ke-20.
Ketegangan meningkat pada Selasa (7/1/2026) ketika para pemimpin enam negara NATO bersama Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak keinginan Trump untuk mengambil alih Greenland.
Enam negara NATO yang menyatakan dukungan terhadap Denmark tersebut adalah Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Polandia, yang seluruhnya merupakan sekutu dekat Amerika Serikat.
"Oleh karena itu, keamanan di Arktik harus dicapai secara kolektif, bersama dengan sekutu NATO termasuk AS, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk kedaulatan, integritas teritorial, dan tidak dapat diganggu gugatnya perbatasan," kata para pemimpin NATO dalam pernyataan bersama itu.
"Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland dan merekalah yang berhak memutuskan hal-hal yang menyangkut Denmark dan Greenland," lanjut pernyataan tersebut.
Di sisi lain, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan bahwa Trump tidak sepenuhnya menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer Amerika Serikat untuk menguasai Greenland.
"Presiden Trump telah menyatakan dengan jelas bahwa penguasaan Greenland adalah prioritas keamanan nasional AS, dan sangat penting untuk mencegah musuh kita di wilayah Arktik," ujar Karoline Leavitt.
Ia menyebut bahwa berbagai opsi kebijakan luar negeri masih dibahas secara internal oleh pemerintahan Trump.
"Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja, penggunaan militer AS selalu menjadi pilihan yang tersedia bagi panglima tertinggi," sambungnya.
Sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat pun menyampaikan keprihatinan atas arah kebijakan tersebut.
Pada Selasa malam, Senator Jeanne Shaheen dari Partai Demokrat dan Senator Thom Tillis dari Partai Republik mengeluarkan pernyataan bersama yang menekankan pentingnya menghormati sekutu NATO.
"Ketika Denmark dan Greenland memperjelas bahwa Greenland tidak untuk dijual, AS harus menghormati kewajiban perjanjiannya, serta menghargai kedaulatan dan integritas teritorial Denmark," kata kedua senator itu.
Mereka mengingatkan bahwa tekanan terhadap sekutu dapat merusak fondasi aliansi.
"Setiap anggapan bahwa negara kita akan menundukkan sekutu NATO lainnya pada paksaan atau tekanan eksternal akan merusak prinsip-prinsip penentuan nasib sendiri yang menjadi tujuan aliansi kita," tambah mereka.
Sebelumnya, Trump menyatakan kepada wartawan di atas Air Force One pada Minggu (4/1/2026) bahwa Greenland dipenuhi oleh kapal-kapal Rusia dan China.
Meski Rusia dan China memang aktif di kawasan Lingkar Arktik, Greenland sendiri tidak dikelilingi oleh armada kedua negara tersebut.
Amerika Serikat justru memiliki pangkalan militer di Greenland yang sempat dikunjungi Wakil Presiden JD Vance bersama istrinya pada tahun lalu.
Selain faktor keamanan, Trump juga menaruh perhatian besar pada potensi kekayaan mineral yang dimiliki Greenland.
Strategi Keamanan Nasional pemerintahan Trump periode kedua secara eksplisit menyebut dominasi di Belahan Barat sebagai prioritas utama.
Pendekatan tersebut terlihat dari kampanye tekanan militer berbulan-bulan terhadap Venezuela hingga penangkapan Nicolas Maduro.
Pada awal tahun lalu, Trump bahkan sempat melontarkan pernyataan mengenai rencana untuk menguasai Kanada.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
