Apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen.
“Saya yakin dengan fokus kepada konvergensi tingkat desa sangat menentukan penerimaan paket manfaat kepada keluarga berisiko stunting," kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, dalam rilis resmi yang diterima media, Kamis (3/3/2022).
Baca Juga:
Pemerintah Kota Semarang Raih Penghargaan Terbaik I Penanganan Stunting di Jawa Tengah
Sehingga, lanjut Hasto, pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan atau desa harus disegerakan.
"Keberadaan TPPS di semua tingkatan pemerintahan sangat membantu pencapaian target penurunan angka stunting,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, yang juga Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Nasional ini, kecenderungan rata-rata penurunan stunting di Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2019 berkisar 0,3 persen.
Baca Juga:
Bele Mo'o Sehati: Strategi Dinkes Gorontalo Tangani Stunting dengan One Stop Service
Sementara, target penurunan stunting dari tahun 2020 hingga 2024 harus berkisar di angka 2,5 persen.
Angka stunting 14 persen yang menjadi target nasional di 2024 diyakini akan tercapai termasuk kontribusi dari NTT.
Dia menjelaskan, persoalan stunting yang ada di masyarakat, tidak saja menjadi urusan pemerintah atau pemangku kepentingan belaka.
