WahanaNews.co | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merilis sedikitnya 97.563 balita di Maluku berisiko terpapar stunting.
"Kami menyayangkan penanganan stunting di daerah ini belum maksimal dan jumlah balita berisiko terpapar stunting cukup besar, yakni 97.563 balita. Karena itu, kita mau undang mitra Komisi IV yang punya program penanganan penurunan stunting untuk mencari solusi bersama," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary, Rabu (14/6/2023).
Baca Juga:
Pemerintah Kota Semarang Raih Penghargaan Terbaik I Penanganan Stunting di Jawa Tengah
Samson menjelaskan Dinas Kesehatan (Dinkes) Maluku sudah punya pemetaan akar masalah yang jelas, tetapi ada kelemahannya, karena belum terstruktur dan terorganisasi dengan baik, termasuk intervensinya.
"Masing-masing organisasi perangkata daerah (OPD) masih jalan sendiri-sendiri, dan kita lihat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Maluku, dimana program mereka yang secara langsung berkaitan dengan penanganan stunting hanya Rp175 juta," kata Samson.
Tetapi, ada program yang anggarannya dialokasikan sebesar Rp4 miliar diberikan kepada pengurus PKK provinsi berlabel kegiatan penurunan stunting, namun kalau dijelaskan sangat jauh dari apa yang menjadi kegiatan yang berkaitan langsung dengan penurunan angka stunting.
Baca Juga:
Bele Mo'o Sehati: Strategi Dinkes Gorontalo Tangani Stunting dengan One Stop Service
"Karena sudah dianggarkan, kita minta Dinas PMD yang berkaitan dengan jambore PKK tingkat provinsi fokuskan kepada para isteri kepala desa yang dikoordinasikan dengan BKKBN untuk desa-desa yang locus stunting dan risikonya tinggi didata para isteri kades yang juga Ketua Posyandu," ujarnya.
Mereka harus diberikan pemahaman dan aspek penanganan stunting secara baik untuk kembali ke desa dan bersama Posyandu melakukan penanganan.
Bila mereka sudah dilatih, pemda memberikan gelar duta parenting tingkat desa kepada mereka.
