Ia menekankan bahwa keramahan, empati, serta komunikasi yang baik menjadi faktor penting yang membuat pasien merasa nyaman dan dihargai, sehingga mendorong mereka memilih layanan kesehatan di negara lain.
Selain kualitas pelayanan, persoalan biaya juga menjadi sorotan. Irma menilai tingginya tarif perawatan di rumah sakit dalam negeri tidak terlepas dari kebijakan fiskal yang membebani sektor kesehatan.
Baca Juga:
DPR Ketok Palu! Friderica Widyasari Dewi Resmi Jadi Ketua OJK
Ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi, terutama terkait pajak alat kesehatan dan obat-obatan impor yang dinilai masih terlalu tinggi.
Menurutnya, tingginya beban pajak tersebut berdampak langsung pada mahalnya biaya layanan rumah sakit.
Oleh karena itu, Irma mendorong agar pemerintah menekan harga alat kesehatan sehingga biaya perawatan dapat lebih terjangkau bagi masyarakat luas.
Baca Juga:
Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur IPDN, DPR RI Komisi II Siapkan Anggaran Rp 814 Milyar
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Direktur Pelayanan Medis Murni Teguh Memorial Hospital Medan, Bangbang Buhari, menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di rumah sakit selalu disesuaikan dengan beban kerja yang ada. Evaluasi kebutuhan SDM dilakukan secara rutin setiap tahun.
"Tiap tahun kami mengadakan pelatihan atau diklat internal untuk meningkatkan kompetensi SDM. Terkait Wisata Medis, kami butuh dukungan pemerintah dan mohon kebijakan tidak dikenakan pajak barang mewah untuk peralatan kesehatan dan medis," kata Bangbang.
Ia menambahkan, dukungan kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan agar rumah sakit di Indonesia mampu bersaing, baik dari sisi kualitas pelayanan maupun efisiensi biaya, sehingga potensi wisata medis dalam negeri dapat berkembang dan menekan arus pasien berobat ke luar negeri.
