WAHANANEWS.CO, Jakarta - Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah belakangan ini memicu sorotan tajam dari parlemen karena dinilai menunjukkan kegagalan pembinaan kepemimpinan di daerah.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Indrajaya yang mendorong evaluasi serius terhadap program retret kepala daerah.
Baca Juga:
Desas Desus “Ijon Proyek” Pengadaan 43 Ambulance Senilai Rp14,7 miliar di Sulteng Sudah Ada Pemiliknya(?)
“Gelombang OTT ini adalah indikator kegagalan pembinaan kepemimpinan daerah,” ujar Indrajaya dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).
Ia menilai program retret yang selama ini digelar untuk para kepala daerah sejatinya bertujuan sebagai forum konsolidasi kepemimpinan nasional.
Namun, maraknya penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas program tersebut.
Baca Juga:
KPK Menyebut 25 Persen Kasus Yang Ditangani Berawal Dari Pengadaan Barang dan Jasa
“Retreat kepala daerah perlu dievaluasi secara serius,” kata Indra.
Menurutnya, tujuan retret memang baik sebagai wadah memperkuat konsolidasi kepemimpinan nasional, tetapi maraknya kasus OTT menunjukkan perlunya menilai kembali apakah materi yang diberikan benar-benar membentuk integritas atau hanya menjadi agenda simbolik semata.
“Tujuannya baik sebagai forum konsolidasi nasional, tetapi maraknya OTT menunjukkan kita perlu menilai kembali apakah materi retreat benar-benar membentuk integritas atau hanya menjadi agenda simbolik,” ujarnya.
