"Inikan sudah menjadi potret buruk di mana sebelumnya juga sudah ada kebocoran-kebocoran dari BPJS, Dukcapil, e-commerce, hingga yang terbaru soal e-HAC. Ini hanya menambah panjang carut marut perlindungan data pribadi masyarakat," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha, juga mengkritik langkah Budi Gunadi yang hanya menutup data pejabat dalam aplikasi PeduliLindungi setelah sertifikat vaksin Jokowi viral.
Baca Juga:
Rp500 Juta Pengembalian Uang dari Tersangka Korupsi APD Kemenkes Diterima KPK
Ia menyatakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah seharusnya tidak bersifat diskriminatif, karena setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di Indonesia.
Nomor Induk Kependudukan (NIK) Jokowi viral di dunia maya. Data itu digunakan warganet untuk mengecek kartu vaksin Jokowi di apllikasi PeduliLindungi.
Budi kemudian memastikan pemerintah telah menutup semua data para pejabat terkait informasi dalam aplikasi PeduliLindungi.
Baca Juga:
Kemenkes Minta Masyarakat Waspadai DBD dan HFMD Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran
"Sejak tadi malam sudah terinfo soal ini (akses terhadap NIK Presiden Jokowi). Sekarang sudah dirapikan. Data para pejabat ditutup," ujar Budi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya. [rin]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.