“Karena ada fakta belatung di dalam makanan seperti itu, ini tugas kita bersama termasuk media untuk mengecek lebih lanjut. Jika cateringnya dari restoran atau hotel anggota PHRI kita akan panggil. Kalau yang menyediakan adalah usaha rumah itu di luar tanggung jawab kita, itu UMKM,” kata Silvester ditemui di stan UMKM Gua Batu Cermin, NTT, dikutip, Kamis (11/05/2023).
Meski belum mengetahui persis pihak katering yang menanggung makanan bagi ratusan siswa-siswi pagar betis namun Silvester mengganggap itu adalah kecolongan pihak event organizer (EO).
Baca Juga:
Strategi Kolaborasi Ekonomi Indonesia-Australia Kembali Diperkuat untuk Lanjutkan Berbagai Komitmen Kerja Sama
“Kalau EO itu kan punya koneksi sendiri-sendiri. Untuk KTT ini memang PHRI tidak dimintai pendapat sedikit pun atau rekomendasi catering yang setidaknya sudah memilliki sertifikat PHRI. Kejadian ini mencoreng pariwisata Labuan Bajo dan KTT Asean,” katanya.
Dijelaskan Silvester, hotel dan restoran di bawah pengawasan PHRI terdiri dari 27 hotel dan lebih dari 100 hotel yang memiliki sertifikat PHRI.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehata Manggarai Barat, Paulus Mami berjanji akan mendalami temuan yang mencoreng penyelenggaraan Asean Summit yang digelar di Labuan Bajo.
Baca Juga:
Dukung World Water Forum 2024, PLN Bakal Siapkan 52 Charging Station
Senada dengan Ketua PHRI, Kadis Paulus Mami juga menyindir kecolongan EO tidak mengawasi dengan baik pihak katering yang mengurusi makanan untuk petugas pagar betis di hari ke-2 KTT.
Terlebih, sambung Paulus Mami, ketentuan dan syarat katering yang ditunjuk EO harus sesuai pedoman Balai Pom dalam hal ini Loka POM Labuan Bajo.
“Kalau soal makanan ini ada tim pengawas yang sudah beberapa minggu yang lalu ada tim gabungan dari Pemprov dan balai POM soal pemantau makanan,” sebutnya.
