"Ada 39.212 tenaga medis di 14 provinsi dengan kasus campak tertinggi akan jadi prioritas utama. Ditambah dengan 28.321 dokter umum dan dokter gigi yang sedang internship di seluruh Indonesia," ujarnya.
Untuk memastikan distribusi vaksin berjalan efektif dan merata, Kemenkes menerapkan sistem pemantauan logistik terpadu.
Baca Juga:
Usai WHO Tetapkan Ebola Darurat Global, Kemenkes Perketat Pintu Masuk RI
Sistem ini memungkinkan pemerintah memantau ketersediaan vaksin secara real-time mulai dari tingkat provinsi hingga desa, sehingga potensi kekurangan maupun kelebihan stok dapat diantisipasi lebih dini.
"Pertanyaan apakah pemerintah sudah siap, kami di Kementerian Kesehatan punya logistik vaksin. Dan ini sudah kami lakukan setiap tahun," ujar Rizka.
"Kami juga memastikan agar stok di seluruh daerah itu tetap terjaga. Supaya (distribusinya) tidak berlebihan, tidak berisiko, dan vaksinnya tidak akan jadi rusak," katanya.
Baca Juga:
Jangan Abaikan, 5 Tanda Stroke Bisa Muncul Sebulan Sebelum Serangan
Meski demikian, Rizka menegaskan bahwa vaksinasi campak bagi orang dewasa tidak bersifat wajib.
Program ini lebih difokuskan pada kelompok dengan risiko tinggi, terutama tenaga kesehatan yang memiliki potensi paparan lebih besar terhadap penyakit tersebut.
"Jadi, tidak diwajibkan untuk dewasa, tetapi untuk kelompok berisiko tinggi ini kami akan lakukan dengan segera," kata dia.
