WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) menargetkan perluasan cakupan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi anak hingga mencapai 14 juta peserta pada 2026.
Program ini diharapkan dapat membantu mendeteksi lebih dini sekaligus mencegah gangguan kesehatan mental pada anak.
Baca Juga:
Lonjakan Campak 2026 Picu KLB di 11 Provinsi, Komisi IX Minta Aksi Cepat Pemerintah
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa pada 2025 program tersebut baru menjangkau sekitar 7 juta anak dari target 25 juta anak secara nasional.
Berdasarkan hasil skrining kesehatan yang dilakukan, tercatat 338 ribu anak mengalami kecemasan, sementara 363 ribu anak lainnya menunjukkan gejala depresi.
“Dalam tahun 2026 ini sudah ada empat anak yang meninggal. Mereka berasal dari NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur dengan usia 11 sampai 14 tahun,” kata Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers di kantor Kemenkes, Jakarta, Senin (9/3/2026).
Baca Juga:
Perizinan Alat Kesehatan Jadi Kunci Daya Saing Industri Kesehatan Nasional
Menkes menegaskan bahwa risiko bunuh diri pada anak dapat terjadi pada berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya pada keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Ia menilai faktor keluarga dan lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikologis anak.
“Penyebab paling besar ada di keluarga. Misalnya konflik atau pola asuh yang kurang tepat,” ujarnya.
Selain faktor keluarga, tekanan dari lingkungan sosial juga menjadi penyebab penting.
Budi menyoroti kasus perundungan di sekolah yang dapat memicu tekanan mental pada anak hingga berujung pada gangguan psikologis.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana memperluas program skrining kesehatan jiwa agar potensi gangguan mental pada anak bisa diketahui lebih awal.
“Kita harus mengedukasi bukan hanya anaknya, tetapi juga orang tuanya, terutama ibu-ibu. Banyak yang tidak sadar bahwa pola asuh tertentu bisa membuat anak mengalami kecemasan hingga depresi,” kata Budi.
Dalam upaya pencegahan, pemerintah juga akan melibatkan para tenaga pendidik di sekolah.
Guru diharapkan mampu mengenali tanda-tanda tekanan psikologis pada siswa, termasuk mengidentifikasi kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan.
“Kami juga tetap membuka layanan bantuan darurat. Sehingga anak-anak yang mengalami tekanan bisa segera menghubungi layanan bantuan,” ucap Menkes Budi.
Sementara itu, Lestari Moerdijat selaku Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menilai bahwa penanganan masalah kesehatan mental anak dan remaja memerlukan komitmen kuat dari berbagai pihak.
"Dibutuhkan langkah nyata yang lahir dari komitmen bersama yang kuat. Hal ini dilakukan untuk membangun mekanisme pencegahan dan penanganan kesehatan jiwa bagi generasi penerus bangsa," kata Lestari Moerdijat.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
