WahanaNews.co, Jakarta - Akhir-akhir ini ramai ditemukan jajanan china ilegal yang beredar di tengah masyarakat. Masyarakat pun diminta waspada dengan maraknya peredaran jajanan china ilegal yang berbahaya tersebut.
Dokter spesialis anak, dr. Melani Rakhmi Mantu, mengatakan peredaran tersebut dapat membahayakan kesehatan anak-anak. Sebab, jajanan yang beredar umumnya memiliki rasa, bentuk, dan warna yang digemari oleh anak-anak.
Baca Juga:
Tolak Kenaikan PPN 12%, YLKI: Akan Memukul Daya Beli dan Melemahkan Ekonomi
"Sebagai masyarakat untuk bisa lebih hati-hati untuk bisa lebih aware dalam memilih pangan untuk anak-anak," kata dr Melani.
Terlebih, dia menyebut anak-anak diintai oleh bahaya Penyakit Tidak Menular (PTM) yang beberapa tahun terakhir terus meningkat. Salah satunya adalah diabetes yang diakibatkan konsumsi jajanan.
Berdasar data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menunjukkan kasus diabetes tipe 1 pada anak meningkat 70 persen sejak 2010 hingga 2023. Diabetes tipe 2 yang berhubungan dengan gaya hidup juga turut menunjukkan kenaikan yang cukup tajam.
Baca Juga:
Tolak Kenaikan Iuran BPJS, YLKI: Defisit Jangan Dilempar ke Konsumen
"Diabetes pada anak dan remaja memang wah akhir-akhir ini cenderung meningkat ya," ucap dr Melani.
Senada, Plt. Ketua Pengurus Harian YLKI, Indah Sukmaningsih, menilai kondisi peredaran pangan China ilegal cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu, dia mengusulkan pemerintah membuat kementerian khusus untuk menangani pangan impor.
"Harusnya ada kementerian khusus perlindungan konsumen, kan seharusnya itu yang diperhatikan. Dari perspektif YLKI, harusnya ada SOP nya. Kalau kita menduga impor ini tidak sehat, perlu di survey, bahwa ini tidak sehat," tutur Indah.
Sementara itu, Anggota Komisi Fatwa, Dr. H. M. Nurul Irfan, mengatakan pihaknya turut berkomitmen dalam memastikan peredaran jajanan aman dikonsumsi. Hal itu dilakukan dengan proses sertifikasi yang tidak hanya memastikan suatu produk halal, namun juga aman dikonsumsi.
"MUI itu hanya bergerak pada sertifikasi halal tetapi juga yang toyiban tadi tetapi tidak ada wewenang untuk memeriksa," ujar Irfan.
Dia pun menyebut ramainya kasus jajanan ilegal yang saat ini adalah dampak dari perdagangan bebas. Maka dari itu, perlu pengawasan yang ketat dan edukasi yang masif agar masyarakat aman dari jajanan china yang berbahaya.
"Tentunya bukan kecolongan karena memang ini konsekuensi dari perdagangan bebas dunia," ungkap Irfan.
[Redaktur: Amanda Zubehor]