Oleh sebab itu, Tauhid menilai pemerintah perlu me-review secara mendalam dan menunda terlebih dahulu penerbitan dari RPP tersebut. Mengingat akan merugikan dari sisi keuangan negara, petani, tenaga kerja, industri, maupun sektor-sektor lainnya.
"RPP tersebut harus dibuka untuk publik terlibat secara luas, mengingat hajat hidup orang banyak sangat tergantung kepada RPP tersebut. Termasuk yang penting antisipasi dampaknya mengingat sektor lain yang terkena getahnya dari adanya RPP tersebut. Misalnya kalau banyak PHK terjadi, bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan merespons adanya pengangguran baru. Termasuk apabila cukai berkurang bagaimana antisipasinya," pungkasnya.
Baca Juga:
YLKI: Konsumen Lebih Aman dengan Kebijakan Kemasan Polos pada Rokok
[Redaktur: Alpredo Gultom]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
