WahanaNews.co, Jakarta - Anies Baswedan menceritakan pengalamannya menangani kesehatan rakyat saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Hal itu disampaikan calon presiden nomor urut satu dalam dialog terbuka Muhammadiyah yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Anies mengaku tak pernah diperintah pemerintah pusat untuk memperbaiki kesehatan masyarakat.
Baca Juga:
Waspada! Kasus Pertama Cacar Monyet Klade I Muncul di California AS
Peserta Pilpres 2024 dari Koalisi Perubahan itu menyebut adanya pemilihan pada tingkat daerah dan otonomi daerah membuat kebijakan pemerintah pusat kerap tidak sinkron.
"Kenapa? Saya pernah merasakan jadi kepala daerah. Kalau saya ditanya, 'Pernah tidak dapat perintah dari pusat untuk memperbaiki kesehatan?' Tidak pernah. 'Pernah dapat perintah untuk memperbaiki soal kesehatan ibu?' Tidak pernah," kata Anies dalam dialog di Solo yang juga disiarkan secara luring lewat saluran YouTube UMS, Rabu (22/11/2023) melansir CNN Indonesia.
Dengan demikian, kata Anies, jika program kesehatan untuk ibu hamil berjalan sukses, maka hal itu merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah daerah.
Baca Juga:
Edy Rahmayadi Kampanye Akbar di Labura: Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur
"Jadi kalau ada gubernur, wali kota, bupati memikirkan soal ibu hamil, maka bupati, wali kotanya yang peduli. Bukan karena ada direction dari pusat," ujarnya.
Menurutnya, sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu dilakukan. Sebab, selama ini pemerintah pusat hanya mengirimkan dana transfer namun tidak diiringi dengan tuntutan kerja.
"Apa yang terjadi? Dana transfernya diterima tapi di jalan tidak dilaksanakan program-program untuk kesejahteraan rakyat," ucap Anies.
