WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk menanggulangi penyakit tidak menular (PTM) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Salah satu langkah yang diambil adalah mewajibkan pencantuman informasi nilai gizi serta batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) pada produk makanan olahan.
Baca Juga:
Tak Dilibatkan Awasi MBG, Kepala BPOM Curhat ke DPR: Diminta Turun Tangan bila Ada Kasus Keracunan
Dalam Pasal 195 PP tersebut, produsen diwajibkan mencantumkan label gizi, termasuk kandungan GGL pada kemasan.
Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam menetapkan ketentuan mengenai informasi GGL, pesan kesehatan, dan label gizi di bagian depan kemasan produk pangan olahan.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan bahwa aspek pengawasan sangat penting jika kebijakan labelisasi GGL ini diimplementasikan, agar berdampak positif bagi konsumen.
Baca Juga:
BPOM “Curhat” ke DPR: Tak Pernah Diajak Awasi Dapur Program Gizi Gratis
"YLKI mendukung penuh PP Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur labelisasi gizi. Ini merupakan langkah untuk melindungi masyarakat. Namun, yang harus diperhatikan adalah bagaimana implementasinya di lapangan," kata Sekretaris Eksekutif YLKI, Sri Wahyuni, beberapa waktu lalu.
Sri juga mengingatkan bahwa konsumen sering kali tidak memperhatikan label pada kemasan sebelum membeli produk.
Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya pemerintah membuat label makanan yang lebih mudah dipahami, misalnya dengan menggunakan warna-warna tertentu yang menunjukkan tingkat kandungan GGL di bagian depan kemasan.
