"Dalam hal produk dalam negeri ini yang diinginkan adalah yang benar-benar Tingkat Kandungan Dalam Negerinya (TKDN) itu tinggi. Bukan barang impor hanya diganti bungkusnya, misalkan dengan 1-2 persen kemudian dibilang produk dalam negeri," kata Suharso.
Oleh karena itu, pemerintah akan merancang regulasi sertifikasi produk-produk dalam negeri termasuk untuk yang masuk ke e-katalog.
Baca Juga:
Cawagub Jateng Hendi Resmikan Posko Pemenangan Andika-Hendi untuk Pilgub 2024
Suharso juga menegaskan dengan lompatan dari 600 ribu produk dalam negeri yang sudah ada di e-katalog, pemerintah menargetkan bisa mencapai 1 juta produk dalam negeri pada akhir tahun ini. Sementara, untuk tahun depan pemerintah menargetkan 2 juta produk dalam negeri per tahun depan.
Sebelumnya, Jokowi geram dan melontarkan kata bodoh karena masih banyak kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang mengimpor barang-barang yang sebenarnya bisa diproduksi oleh dalam negeri.
Ia mengatakan sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Caranya adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri. Namun sayang, hal itu menurutnya belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah.
Baca Juga:
Pemkab Hulu Sungai Utara Raih Kalimantan Selatan Government Procurement Award 2024
"Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak (pemerintah) daerah tidak mau membeli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam. Speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah. Alasannya banyak sekali. Ini APBN lho. Ini uang APBD lho. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa enggak bodoh orang kita ini?" ungkap Jokowi.
Ia menyebut terdapat produk substitusi produksi dalam negeri yang bisa menggantikan produk impor tersebut.
"Ada 842 produk di dalam e-katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada," imbuhnya.
