WAHANANEWS.CO, JABAR - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah mempertanyakan keberadaan Satgas Antipremanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Ungkapan tersebut muncul setelah adanya kejadian pembakaran 3 unit mobil polisi yang dilakukan oleh ormas di Depok, Jumat (18/4/2025) kemarin.
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Sebut Cirebon Bakal Jadi Destinasi Wisata Layaknya “Yogjakarta” di Jawa Barat
Terlebih, kata dia, ormas di Depok itu telah melakukan perlawanan kepada aparat penegak hukum dengan membakar mobil.
"Pembentukan satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum," ujar Abdullah dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (22/4/2025).
Abdullah juga menilai keberadaan satgas tersebut seharusnya menjadi penting untuk membantu tugas kepolisian bahkan sampai tingkat kecamatan.
Baca Juga:
Sejak Dibentuk Satgas Antipremanisme, Kota Bandung Telah Mendapat 5 Laporan
"Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Antipremanisme yang dibentuk Gubernur Dedi Mulyadi?" katanya.
Di sisi lain, Abdullah mendesak pihak kepolisian menangkap seluruh pelaku yang terlibat dalam tindakan pembakaran mobil tersebut.
Ia menegaskan pihak kepolisian tidak boleh kalah atau takut terhadap aksi-aksi premanisme yang dilakukan oleh kelompok dan orang-orang tertentu.
