WAHANANEWS.CO, Gorontalo - Di tengah dinamika transformasi birokrasi di Indonesia, Provinsi Gorontalo menunjukkan langkah progresif yang tak hanya mencuri perhatian secara nasional, tetapi juga memberi inspirasi bagi daerah lain.
Dominasi perempuan dalam jajaran aparatur sipil negara (ASN) dan penerapan manajemen talenta menjadikan Gorontalo sebagai daerah dengan inovasi birokrasi yang patut dicontoh.
Baca Juga:
Tak Kuasa Menahan Kantuk, Sopir Pajero Sport Syok Saat Mobil yang Dikemudikannya Terjun ke Rumah Warga
Sebanyak 70 persen dari total 31.898 ASN di Provinsi Gorontalo merupakan perempuan, menjadikannya daerah dengan proporsi pegawai perempuan tertinggi di Indonesia.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, dalam acara peresmian kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN Gorontalo, sebagaimana tertuang dalam siaran pers resmi Pemerintah Provinsi Gorontalo pada Jumat (25/4/2025).
“Paling unik di Provinsi Gorontalo ini adalah tercatat memiliki sekitar 31.898 ASN, yang menariknya sekitar 70 persen di antaranya adalah perempuan dan itu tertinggi di Indonesia,” ujar Zudan saat menyampaikan sambutannya.
Baca Juga:
Pegawai Hotel Pembobol Brankas WN Ukraina di Gorontalo Ditangkap
Lebih lanjut, Zudan menyoroti tingkat pendidikan para ASN di Gorontalo yang tergolong tinggi, dengan sekitar 80 persen di antaranya sudah menyandang gelar sarjana (S1).
Kondisi ini membuka ruang yang luas bagi pengembangan kapasitas ke jenjang pendidikan magister (S2) maupun doktoral (S3), sehingga kualitas birokrasi di daerah ini berpeluang semakin meningkat secara berkelanjutan.
Penerapan manajemen talenta dalam tubuh ASN Gorontalo juga mendapatkan apresiasi tinggi dari Kepala BKN.
Ia menyebut bahwa dari total 602 instansi termasuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia, baru sekitar 45 yang sudah menerapkan sistem manajemen talenta, dan Gorontalo termasuk salah satunya.
“Gorontalo sudah memulai, luar biasa. Dengan manajemen talenta, kita tidak perlu menunggu lama untuk mengisi jabatan kosong. Misalnya, jika Kepala BKD pensiun, cukup dilaporkan ke BKN, penggantinya bisa langsung dilantik minggu depan,” tutur Zudan menekankan keunggulan sistem tersebut.
Zudan juga menilai kesiapan infrastruktur birokrasi di Gorontalo cukup matang, ditandai dengan kehadiran gedung UPT BKN yang representatif dan siap digunakan sebagai pusat asesmen.
Ia berharap Gorontalo dapat menjadi proyek percontohan nasional, di mana seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi ini mampu mengadopsi manajemen talenta secara menyeluruh.
Langkah-langkah inovatif yang diambil Gorontalo tidak hanya mencerminkan kemajuan, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi terciptanya birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kompetensi.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
