Jakarta Wahana News, Pemerintah memandang serius persoalan berkembangnya
paham radikalisme, terorisme, dan politik identitas di masyakarat, yang bahkan
sudah menyusup luas ke lingkungan pendidikan, aparat sipil negara, dan bahkan
kalangan TNI dan Polri.
Pernyataan ini disampaikan Kepala
Staf Kepresidenan Moeldoko saat menerima Forum Ormas Katolik di Bina Graha,
Kantor Staf Presiden, Jum"at, 5 Juli 2019.
Baca Juga:
KSP Kawal Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Rico Pasaribu
"Kalau bicara isu radikalisme,
terorisme dan politik identitas, suara saya selalu tinggi. Saya tak pernah
kendor dan betul-betul serius menangani isu ini. Jangan sampai Indonesia berada
pada "point of no return" dan kita meninggalkan warisan yang buruk pada ada
anak cucu kita," kata Moeldoko.
Panglima TNI 2013-2015 ini
menegaskan, kita harus bekerja keras, dan menaruh "alert" tinggi pada
berkembangnya paham-paham tersebut, di antaranya dengan penekanan pada
penguatan nilai-nilai kebangsaan.
"Ini situasi yang tak mudah. Menjaga
demokrasi, tapi juga memperhatikan stabilitas agar tak kemudian jadi anarkis,"
kata Moeldoko.
Baca Juga:
Moeldoko Bantah Ada Arahan dari Istana Agar KPK Proses Hasto PDIP
Dalam kesempatan ini, mantan Wakil
Gubernur Lemhanas ini menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai organisasi
kemasyarakatan, termasuk ormas Katolik, yang giat mendengungkan nilai-nilai
kebangsaan.
"Saya tidak sangsikan teman-teman
ormas Katolik punya semangat luar biasa dalam hal ini. Mari tumbuhkan kesadaran
bersama di tingkat antar rumput untuk memerangi kebangkitan politik identitas
dan intoleransi," kata Moeldoko.
Mendiskusikan
berbagai isu
Audiensi Forum Ormas Katolik dengan Kepala Staf Kepresidenan dipimpin Muliawan
Margadana dari Komisi Kerawam KWI didampingi Ketua Presidium Ikatan Sarjana
Katolik Indonesia (ISKA), Hargo Mandiraharjo, anggota Dewan Pakar ISKA Agung
Pambudhi (Dewan Pakar ISKA), anggota presidium ISKA Joanes Joka, Subiyanto dari
Sekretariat Nasional Forum Masyarakat Katolik Indonesia, serta anggota
presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia
(PMKRI) Fibrisio Marbun.
"Kami berharap agar lima tahun ke
depan pemerintah tegas mengantisipasi kegiatan-kegiatan bernuansa radikalisme,
sehingga fondasi dasar kehidupan berbangsa bernegara dan juga pembangunan
Presiden Jokowi membawa Indonesia menuju negara maju tidak diganggu oleh
isu-isu ini," kata Subiyanto.
Sementara itu, Fibrisio Marbun
menambahkan, PMKRI turut ambil bagian dalam menjaga keberagaman dan persatuan.
"Melalui gerakan #Kita_Indonesia,
PMKRI mengajak seluruh elemen masyarakat memegang teguh persatuan dan
kesatuan," katanya.
Topik lain dalam pertemuan ini yakni
terkait pentingnya literasi kebangsaan, dukungan kepada pembentukan Badan
Talenta Nasional, Badan Regulasi Nasional, Badan Riset Nasional serta harapan
agar pemerintah mempersiapkan area industri UMKM yang kerap kesulitan mengakses
regulasi.
"Pembangunan sumber daya manusia
yang menjadi fokus Presiden Jokowi pada lima tahun ke depan sangat huge, luas
dan komplek sekali tantangannya. Kita berharap dukungan semua pihak untuk
mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dengan mengoptimalkan SDM unggul di
dalamnya," pungkas Moeldoko. (Whn1)
