WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk terus memperkuat tata kelola kawasan perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste.
Upaya tersebut dinilai penting guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat konektivitas wilayah, serta mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan.
Baca Juga:
Aher Tegaskan Perlindungan Lahan Sawah Dilindungi Penting untuk Kedaulatan Pangan Nasional
Menurut politisi yang akrab disapa Kang Aher itu, kawasan perbatasan tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai wilayah terluar yang berfungsi menjaga kedaulatan negara.
Lebih dari itu, kawasan perbatasan harus menjadi beranda depan Indonesia yang mampu menunjukkan kemajuan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta kualitas pelayanan negara kepada seluruh warga negara.
"Kawasan perbatasan harus menjadi etalase kemajuan bangsa. Karena itu, penguatan tata kelola perbatasan perlu terus diarahkan tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudahan mobilitas, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Kang Aher dikutip dari situs resmi DPR RI, Senin (22/06/2026).
Baca Juga:
Fauzan Khalid Tegaskan Ibu Kota Negara Masih Jakarta hingga Terbit Keppres Pemindahan IKN
Kang Aher menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Selain menjaga aspek keamanan dan kedaulatan, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat perbatasan memperoleh akses yang setara terhadap layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai peluang ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka.
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu juga memberikan apresiasi terhadap komitmen BNPP dalam memperkuat hubungan dan sinergi lintas batas dengan Timor-Leste.
Salah satu bentuk komitmen tersebut terlihat dari kehadiran jajaran pejabat BNPP dalam peringatan Hari Restorasi Kemerdekaan Timor-Leste di Dili.
Menurutnya, hubungan yang harmonis antara negara-negara bertetangga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kedua sisi perbatasan.
Diplomasi perbatasan yang dilakukan secara aktif juga dinilai mampu membangun kepercayaan, memperkuat kerja sama bilateral, serta membantu penyelesaian berbagai persoalan lintas batas secara konstruktif.
“Hubungan yang harmonis antara Indonesia dan Timor-Leste akan membuka peluang yang lebih besar bagi kemajuan kawasan perbatasan,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Selain aspek diplomasi, Kang Aher turut menyoroti peran strategis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang saat ini dikelola BNPP di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Sejumlah PLBN utama seperti Motaain, Motamasin, Wini, dan Napan dinilai telah menjadi simbol kehadiran negara sekaligus pusat aktivitas masyarakat lintas batas.
Keberadaan PLBN modern tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemeriksaan keimigrasian dan kepabeanan, tetapi juga menjadi simpul konektivitas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kehadiran fasilitas tersebut telah memberikan dampak positif terhadap perdagangan, perkembangan usaha mikro dan kecil, sektor transportasi, hingga berbagai aktivitas ekonomi masyarakat lainnya di kawasan perbatasan.
Karena itu, ia menilai pengembangan kawasan pendukung di sekitar PLBN perlu terus diperkuat agar manfaat ekonomi yang dihasilkan semakin besar dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat.
“PLBN yang modern dan representatif harus mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Kehadiran fasilitas yang baik akan memperlancar arus barang, jasa, dan manusia secara legal serta memberikan multiplier effect bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan PLBN tidak boleh hanya berorientasi pada kemegahan fisik semata.
Kawasan pendukung di sekitarnya harus dikembangkan secara optimal agar mampu melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
"Jangan sampai PLBN hanya menjadi bangunan yang megah, tetapi kurang memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Kawasan pendukungnya harus dikembangkan sehingga muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II tersebut mendorong peningkatan konektivitas infrastruktur menuju kawasan perbatasan.
Infrastruktur yang dimaksud mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, penguatan jaringan telekomunikasi, penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, serta peningkatan kualitas layanan administrasi pemerintahan.
Menurutnya, pembangunan yang terintegrasi akan memperkuat daya saing kawasan perbatasan sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan dengan wilayah lainnya.
Oleh sebab itu, berbagai program pengelolaan kawasan perbatasan perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan integrasi nasional, serta perluasan kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara-negara tetangga.
Kang Aher menegaskan bahwa kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat perbatasan melalui pelayanan publik yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, dan terbukanya peluang ekonomi yang lebih luas.
Dengan kondisi tersebut, masyarakat perbatasan tidak hanya menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia berharap kawasan perbatasan Indonesia dapat berkembang menjadi wilayah yang maju, aman, sejahtera, dan memiliki daya saing tinggi.
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPP, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu terus bersinergi agar kawasan perbatasan dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa,” pungkasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
