WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk mengajukan tambahan pagu anggaran dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan guna menjaga alokasi anggaran yang telah diberikan sekaligus membuka peluang pengembangan sistem pemilu berbasis teknologi, khususnya electronic voting atau e-voting.
Baca Juga:
Wacana Pilkada Alternatif Dinilai Berisiko Mundurkan Demokrasi
Usulan tersebut disampaikan Azis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
“Saya mengusulkan Ketua KPU dan Bawaslu, panjenengan (Anda,red) kan mendapat pagu indikatif dari Kementerian Keuangan. Kalau tidak tambah pagu indikatif, bisa saja turun. Saran saya tetap diajukan penambahan, terutama (untuk digunakan) usulan e-voting yang ada di luar negeri, usulkan saja,” ujar Azis.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menilai bahwa penerapan e-voting merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Baca Juga:
Wacana Pilkada Tak Langsung, DPD RI Pilih Dengarkan Rakyat
Meski membutuhkan investasi awal yang relatif besar untuk pembangunan sistem dan infrastruktur pendukung, penggunaan teknologi tersebut diyakini dapat mengurangi berbagai biaya operasional yang selama ini dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemilu konvensional, terutama yang berkaitan dengan pencetakan surat suara, distribusi logistik, hingga proses rekapitulasi hasil pemungutan suara.
Menurut Azis, penerapan e-voting tidak harus dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Ia berpandangan bahwa implementasi secara bertahap dapat menjadi pilihan yang lebih realistis, dimulai dari kota-kota besar yang memiliki kesiapan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang memadai.
