Tohom yang juga Pengamat Energi dan Lingkungan ini mengatakan bahwa proyek PLTSa semestinya tidak menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik atau birokrasi, karena dampaknya sangat langsung terhadap rakyat, baik dalam bentuk lingkungan bersih maupun ketersediaan energi.
Ia juga mengajak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian LHK, serta lembaga pengawas seperti KPK, untuk mendampingi daerah dalam membangun proyek-proyek strategis lingkungan tanpa ketakutan akan kriminalisasi birokrasi.
Baca Juga:
Kordinasi dan Pengawasan Jadi Kunci Percepatan Pembangunan IKN, MARTABAT Prabowo-Gibran Ajak Seluruh Elemen Dukung Otorita IKN
"Presiden Prabowo bersama Gibran Rakabuming telah menempatkan isu lingkungan dan energi bersih sebagai pilar pembangunan nasional. Maka idealnya, seluruh kepala daerah untuk berani mengalokasikan anggaran, menjalankan lelang sesuai hukum, dan tidak menunda pembangunan PLTSa,” pungkasnya.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
