WahanaNews.co | Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengungkapkan rencana Amandemen UUD 1945 sebenarnya sudah dibicarakan sejak 2019. Amien Rais menyebutkan pihak-pihak yang mula-mula mengangkat wacana tersebut.
"Sesungguhnya rencana amandemen (UUD 1945, tentang masa jabatan presiden) sudah dibicarakan sejak tahun 2019 oleh tokoh-tokoh yang pro Jokowi itu," kata Amien Rais saat menyampaikan sambutan tausyiah politik acara Tumpengan Virtual Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat, Minggu (5/8/2021).
Baca Juga:
Partai Ummat Targetkan Ungguli Suara PAN, Ridho: Kantong Suara Terbesar di Jawa
Kemudian, lanjut Amien, isu tersebut sengaja mereka turunkan untuk melihat penilaian publik. Menurutnya, pihak yang melemparkan isu itu juga bukan pihak yang disebutnya sebagai pendukung formal.
"Tiba-tiba isu ini turun seperti sudah agak senyap. Kemudian setelah itu diangkat lagi oleh teman-teman PDIP, terutama bukan PDIP resmi, pendukung bukan formal. Ada oknum-oknum mendapatkan tugas testing on the water ," kata Amien.
Ia mengatakan, testing on the water ini untuk mengetahui reaksi masyarakat sipil. Bagaimana jika dilakukan amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo bisa ditambah lima tahun lagi atau tiga periode.
Baca Juga:
Sanjung Puji Amien Rais ke Jokowi dan KPU Usai Kelolosan Partai Ummat
"Reaksinya apa, kalau masyarakat sipil disuguhi dengan sebuah isu namanya amandemen, supaya Presiden Jokowi bisa diberi waktu lima tahun lagi," jelasnya.
Tapi, hal tersebut tergantung dengan reaksi masyarakat. Amien menjelaskan, jika masyarakat bereaksi menolak atau negatif, isu amandemen untuk perpanjangan ini bakal otomatis menghilang.
"Ketika reaksi masyarakat negatif, kemudian itu menghilang," jelasnya.
"Mungkin kehebatan sekaligus kelemahan dari kita punya cara berpikir yaitu memang short memory. Tergerak sebentar, kemudian pelan-pelan menghilang," kata Amien Rais.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhas) bercerita soal pertemuan antara pimpinan MPR RI dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu hal yang dibahas adalah soal presiden 3 periode.
Diketahui, pertemuan tersebut terjadi pada 14 Agustus 2021, sebelum Sidang Tahunan DPR/MPR 16 Agustus 2021. Rombongan pimpinan MPR itu dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo.
"Pidato kenegaraan presiden tanggal 16 Agustus, seluruh pimpinan MPR konsul ke Bapak Presiden. Ini satu bab sendiri nih. Jadi waktu kita ketemu, konsultasi mengenai pokok-pokok haluan negara, termasuk persiapan sidang bersama," kata Zulhas dalam acara dialektika tvMu yang disiarkan di YouTube seperti dikutip hari ini.
Zulhas bercerita, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, sempat bertanya soal wacana amandemen UUD 1945, khususnya soal jabatan tiga periode presiden.
Jokowi, kata Zulhas, menegaskan menolak rencana presiden menjabat tiga periode. Selain itu, Jokowi minta agar soal amandemen UUD"45 tidak dikaitkan dengan dirinya selaku eksekutif.
"Itu Pak Syarief yang tanya, Pak Presiden pada waktu itu ya (bilang), "Saya sudah bolak-balik jelaskan kalau apa-apa, terus langsung presiden nya yang dituduh". Kan saya udah bolak balik jelaskan, saya tidak setuju dan itu kan kewenangan partai-partai, MPR dan parlemen sana, bukan di eksekutif. Kenapa harus saya terus yang disorot?". Kira-kira begitu," jelasnya. [dhn]
